Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Guru dan pegawai honorer pendidikan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, 13 Januari 2025. Para guru honorer SMA, SMK, dan SLB, dari berbagai daerah di Jawa Barat menuntut diantaranya untuk mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, cegah dan usut tuntas guru honorer siluman yang langsung terdata di Dapodik tanpa pengalaman mengajar, dan lakukan moratorium tes PPPK sampai golongan R1, R2, dan R3 diakomodasi sepenuhnya. Forum Komunikasi Guru Honorer juga menuntut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meluluskan tes PPPK guru Supriyani di Konawe Selatan. TEMPO/Prima Mulia
Guru dan pegawai honorer pendidikan melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, 13 Januari 2025. TEMPO/Prima Mulia
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Guru dan pegawai honorer pendidikan melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, 13 Januari 2025. TEMPO/Prima Mulia
Guru dan pegawai honorer pendidikan melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, 13 Januari 2025. TEMPO/Prima Mulia
Guru dan pegawai honorer pendidikan melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, 13 Januari 2025. TEMPO/Prima Mulia
Guru dan pegawai honorer pendidikan melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, 13 Januari 2025. TEMPO/Prima Mulia
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
