Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bupati Purbalingga nonaktif, Tasdi, menjadi terdakwa penerima gratifikasi. Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Juni 2018. Gratifkasi yang diterima Tasdi mencapai sekitar Rp 1,46 miliar dan US$ 20 ribu dalam kurun waktu 2017-2018. TEMPO/Imam Sukamto
Wali Kota Blitar nonaktif, Muhammad Samanhudi Anwar, harus berurusan dengan KPK karena terlibat dalam kasus suap proyek insfrastruktur di Pemerintahan Kabupaten Blitar dan Tulungagung. Kader PDIP itu menyerahkan diri setelah pada 8 Juni 2018 lalu ditetapkan sebagai tersangka bersama Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo. TEMPO/Imam Sukamto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo, menyerahkan diri setelah KPK menetapkan dirinya dan Wali Kota Blitar nonaktif, Samanhudi Anwar, sebagai tersangka. Mantan Ketua DPC PDIP Blitar itu terjerat kasus suap proyek insfrastruktur di Pemerintahan Kabupaten Blitar dan Tulungagung. TEMPO/Muhammad Hidayat
Bupati Ngada nonaktif, Marianus Sae, terlibat kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kader PDIP yang terciduk KPK lewat OTT itu diduga menerima suap Rp 4,1 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Bupati Buton Selatan nonaktif, Agus Feisal Hidayat, ditangkap KPK melalui OTT pada Juni 2018. Ia terlibat kasus suap proyek-proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Agus tercatat sebagai mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. TEMPO/Imam Sukamto
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra merupakan kepala daerah kedelapan dari PDIP yang terciduk OTT KPK sepanjang 2018. Sunjaya menjadi tersangka kasus dugaan suap jual-beli jabatan serta terkait dengan proyek dan perizinan di Kabupaten Cirebon. ANTARA
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
