Banjir Jabodetabek dari Kunjungan Prabowo, Pemda Patungan sampai Bisakah Penghuni Tuntut Developer?

Prabowo Subianto mengunjungi masyarakat di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, 8 Maret 2025. Dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden, Prabowo meninjau kondisi warga yang masih bertahan di rumah mereka.

Selain meninjau langsung kondisi pemukiman, Prabowo juga menyerahkan bantuan makanan bagi warga  dan juga ikut berbuka puasa bersama warga di salah satu rumah yang dikunjungi.

Nurhayati, salah satu warga yang bertemu Presiden, mengeluhkan banjir dua kali merendam rumah-rumah warga dalam periode 2 minggu terakhir. Dia menyebut tinggi air mencapai 80 centimeter.

“Waktu banjir pertama itu sedengkul, terus yang terakhir, yang besar itu sepinggang,” kata Nurhayati kepada Prabowo.

Presiden mendengarkan keluhan warga, dan kebutuhan mereka, baik yang pada akhirnya mengungsi maupun mereka yang bertahan tetap di rumahnya.

Prabowo juga langsung menelpon pejabat-pejabat terkait untuk segera membantu warga yang masih mengalami beberapa kesulitan, serta memerintahkan para pejabat untuk merenovasi beberapa fasilitas umum di sekitar rumah-rumah warga, dan memperbaiki SDN 04 Babelan, yang juga terendam banjir.

Banjir Disebabkan Rusaknya DAS CIliwung di Puncak

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berjanji akan segera mengevaluasi dan menertibkan tata ruang di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur atau Jabodetabek-Punjur. Ia menyatakan hal ini setelah terjadi bencana banjir yang diduga terjadi akibat penyalahgunaan lahan di wilayah Bogor.

Ia mengatakan tata ruang Jabodetabek-Punjur harus ditertibkan karena merupakan satu ekosistem yang tidak bisa dipisahkan. "Kejadian di Bogor bisa berdampak pada banjir di Jakarta, begitu juga permasalahan sampah di Jakarta bisa berpengaruh ke Bekasi," kata Nusron, dikutip dari keterangan resmi pada Sabtu, 8 Maret 2025.

Oleh karena itu, ia bakal mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, serta kepala daerah di Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Cianjur untuk membahas penertiban kawasan strategis nasional. Selain itu, untuk aspek tata ruang dan pengelolaan sampah.

Ihwal banjir Jabodetabek, Kepala Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Luki Subehi juga menyebut banjir terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi. Namun, dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya air dan perubahan tata guna lahan di wilayah perkotaan.

Luki mengatakan pengurangan luas hutan dan daerah resapan air di wilayah hulu, khususnya di sepanjang Sungai Bekasi dan Ciliwung, menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya aliran air permukaan yang berujung pada banjir. "Banjir di Bekasi, misalnya, terjadi hampir setiap tahun karena daerah hulunya kurang mampu meresapkan air, sementara daerah datarannya telah dipenuhi permukiman," kata dia.

Menurut Luki,  salah satu langkah mitigasi yang perlu segera dilakukan adalah pengerukan sungai dan saluran air sebelum musim hujan tiba untuk meningkatkan kapasitas aliran air. "Di beberapa negara seperti Belanda, konsep 'Room for Water' diterapkan dengan menyediakan kolam-kolam penampungan air di sekitar sungai. Namun, di beberapa wilayah Jabodetabek, yang ada justru 'Room for People', di mana banyak pemukiman dibangun di sekitar sungai," ujarnya.

4 Pemda Patungan Rp 500 Miliar

Pemerintah provinsi Jawa Barat bersama Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, serta Kabupaten Bogor sepakat untuk mengumpulkan dana sebesar Rp 500 miliar untuk digunakan mengatasi banjir.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, dana yang terkumpul tersebut akan digunakan untuk melakukan sejumlah langkah mitigasi bencana banjir. Di antaranya normalisasi tiga sungai utama yang melintasi Bogor, Depok, dan Bekasi yakni Sungai Cikeas, Kali Bekasi, serta Sungai Cileungsi.

"Kami akan melakukan normalisasi dengan pelebaran serta pengerukan sedimentasi di ketiga sungai tersebut. Selain itu, kami juga akan memperluas Bendung Koja di Kota Bekasi guna meningkatkan daya tampung air limpahan dari ketiga sungai ini," kata Dedi, dikutip dari keterangannya, Sabtu, 8 Maret 2025.

Dedi mengatakan, dana yang dikumpulkan bersama tersebut juga akan digunakan untuk perbaikan dan pembenahan infrastruktur penunjang seperti sistem drainase serta pemulihan rumah warga yang terdampak banjir. “Pokoknya kita serius tangani ini, bukan sekedar omong-omong," kata dia.

Perumahan Banjir, Bisakah Penghuni Tuntut Developer?

Sejumlah perumahan, baik lama atau baru, kebanjiran pada pekan lalu. Ketinggian air di dalam rumah dari hanya 10 cm sampai mencapai atap rumah. Ada yang baru kebanjiran setelah belasan tahun, tapi ada juga yang langganan dari rumah dihuni puluhan tahun lalu.

Banyak warga bertanya, bisakah penghuni menuntut pihak developer atau pengembang perumahan agar bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada pembeli rumah.

Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), M Mufti Mubarok, mengatakan, pembeli bisa saja menuntut developer yang menjanjikan perumahan tersebut bebas banjir, baik secara tertulis di brosur dan janji lisan saat pengembang memasarkan produknya.

"Pernyataan developer bahwa produknya bebas banjir ini mengikat sampai kapan pun," katanya dalam wawancara dengan Tempo, Jumat, 7 Maret 2025.

Menurut dia, pengembang harus bertanggung jawab atas semua janji yang diberikan kepada konsumen.

Ia mengakui saat ini belum ada konsumen yang mengadukan developer dalam kasus perumahan banjir. Namun ia berjanji akan membantu korban banjir jika mereka mengadukan masalah tersebut.

Mufti menambahkan, pemberian kompensasi dari pengembang bisa berupa perbaikan rumah, penggantian peralatan rumah, atau kendaraan yang rusak karena terendam banjir.

Ia mengatakan, di era digital ini sulit bagi pengembang yang pernah menjanjikan produknya bebas banjir ternyata kebanjiran untuk mengelak. "Jejak digital mudah dilacak di dunia maya," katanya.

BPKN sebelumnya pernah menangani keluhan masyarakat atas terjadinya banjir di jalan tol. "Seharusnya kan jalan tol tidak boleh banjir. Banyak warga masyarakat yang mengadu dan kita tangani," katanya.

Biasanya BPKN memediasi antara konsumen dan produsen utnuk dicarikan titik temu. Namun jika kedua pihak tidak sepakat, masalah akan ditangani Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mempunyai perwakilan di setiap provinsi.

Ahmad Fikri, Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor Korupsi Pertamina, Pengacara: Riza Chalid Tak Ada Kaitan dengan Bisnis Anaknya