Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta Pemerintah melakukan langkah antisipatif yang jelas dalam menghadapi ancaman varian Omicron, bukan sekadar imbauan lansia jangan keluar rumah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Netty mengatakan, saat ini masyarakat membutuhkan bahasa positif yang menunjukkan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi tantangan puncak gelombang ketiga Covid-19. "Sosialisasi dan informasi tentang peningkatan infrastruktur kesehatan, ketersediaan ranjang rawat, ruang ICU, kecukupan alat dan bahan medis, serta percepatan pencapaian target vaksinasi tentu lebih menenangkan daripada info larangan lansia keluar rumah," kata Wakil Ketua FPKS DPR RI ini, Senin, 7 Februari 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejak awal pandemi, tinggal di rumah untuk lansia dengan penyakit penyerta adalah hal yang sudah dipahami. "Tentunya kita tidak ingin masyarakat berpresepsi ada ancaman kondisi buruk di balik imbauan tersebut," ujar Netty.
Karena itu, Netty meminta Pemerintah menjelaskan percepatan target vaksinasi untuk lansia dan anak-anak di bawah 12 tahun, termasuk capaian target vaksinasi di daerah yang masih belum memenuhi minimal 70 persen target dosis lengkap.
"Prediksi Pemerintah tentang puncak gelombang ketiga harus diikuti dengan kesiapsiagaan rumah sakit dan segala infrastruktur penunjangnya. Bagaimana langkah antisipasi dalam menghadapi kondisi terburuk? Bagaimana kesiapan obat-obatan, ranjang rawat, tenaga medis? Hal inilah yang perlu dijelaskan pada masyarakat secara terbuka," ujarnya.
Hal lain yang perlu disampaikan pada masyarakat, lanjut Netty, adalah kesiapan dukungan obat-obatan, suplemen dan telemedicine untuk yang pasien isoman. "Belajar dari pengalaman menghadapi gelombang serangan varian Delta, pemerintah harus lebih sigap dan siap dalam segala sisi," katanya.
Terakhir, Netty kembali meminta Pemerintah dan para pejabatnya menjadi contoh yang baik dalam penegakan disiplin prokes. "Jangan sampai masyarakat diminta diam di rumah, sementara kunjungan kerja pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, seperti di Danau Toba, terus dilakukan,” ujar dia. (*)
Foto 
