Sumbangan Aguan dalam Proyek Tiga Juta Rumah

Aguan meyakinkan bahwa keterlibatannya dalam program itu murni bentuk tanggung jawab sosial. “Sudah kewajiban dari setiap usaha untuk mengembalikan kepada masyarakat,” ucapnya. Tak hanya mendirikan bangunan, Aguan juga bakal menyiapkan furnitur untuk setiap hunian yang ia bangun. 

Tapi tak ada makan siang gratis. Kepada Tempo, tiga pengusaha properti mengatakan ada motif lain yang mendorong Aguan bergabung dalam proyek penyediaan hunian gratis. Sebagai imbalan karena membantu pemerintah, menurut pengusaha tersebut, Aguan bakal mendapatkan karpet merah berupa kemudahan perizinan dalam proyek-proyek yang digarap perusahaannya. Aguan juga bakal dilibatkan dalam berbagai proyek infrastruktur strategis, antara lain pembangunan tanggul raksasa National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). 

NCICD, yang masuk daftar proyek strategis nasional, adalah pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 958 kilometer dari Cilegon di Banten hingga Gresik di Jawa Timur. Proyek ini digadang-gadang sebagai jawaban menghadapi banjir hingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai proyek infrastruktur. 

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sebelumnya mengungkapkan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa merupakan salah satu megaproyek yang bakal digeber pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terbatas, pemerintah bakal mendorong skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Pembangunannya akan memakan waktu lebih dari 20 tahun dengan investasi Rp 700 triliun. 

Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, juga pernah mengatakan proyek tanggul laut raksasa menjadi salah satu prioritas. Menurut dia, pelaksanaan proyek itu mendesak karena saat ini terjadi perubahan iklim yang membuat permukaan air laut meninggi. “Pertama di Jakarta, Teluk Jakarta, permukaan tanah kita lagi ambles," tuturnya. 

Dimintai tanggapan, Aguan membantah kabar bahwa dia memiliki motif bisnis di balik misi CSR membangun rumah gratis. “Tidak ada iming-iming imbalan yang dijanjikan pemerintah," ucapnya. Dia pun menepis informasi yang menyebut dia bakal digandeng pemerintah dalam proyek pembangunan tanggul raksasa. “Itu tidak betul, tidak ada kompensasi apa pun,” ujarnya seraya menegaskan bahwa semua proyeknya selalu mengikuti aturan.

Terpisah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait juga menepis kabar adanya iming-iming dari pemerintah agar Aguan turut serta dalam penyediaan rumah gratis. “Orang curiga ya boleh-boleh saja. Kalau kami yang penting bagaimana aturan ditegakkan dan kalau ada konflik kepentingan kami cegah," katanya. Ara—sapaan akrab Maruarar—juga menjamin tak ada tukar guling proyek yang terjadi di balik kesepakatan tersebut. 

Bukan hanya Aguan, Ara menambahkan, pengusaha dan konglomerat lain akan digandeng untuk membangun rumah murah. Menurut dia, sejak awal program 3 juta rumah berkonsep gotong-royong. Sebab, anggaran pemerintah sangat terbatas, hanya Rp 5,27 triliun dalam APBN 2025. Dalam paparannya di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ara mengatakan lembaganya menganggarkan Rp 908 miliar untuk membangun 2 juta rumah di perdesaan dan Rp 3,707 triliun buat mendirikan 1 juta rumah di perkotaan. 

Mewujudkan mimpi Presiden Prabowo menyediakan 3 juta rumah setiap tahun bukan pekerjaan mudah. Target ini tiga kali lipat program pendahulunya, Joko Widodo. Berbagai upaya pun dikerahkan untuk mewujudkannya, antara lain melalui opsi lahan gratis yang berasal dari tanah bekas aset koruptor yang disita. Kementerian Keuangan pun sudah memberikan lampu hijau untuk memakai aset negara tersebut. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyatakan pemerintah juga memiliki 1,3 juta hektare cadangan lahan dari tanah-tanah telantar. Lahan 79 ribu hektare berpeluang menjadi kawasan permukiman. Nusron memperkirakan kebutuhan lahan untuk program 3 juta rumah seluas 26 ribu hektare dengan estimasi ukuran rumah 60 meter persegi per unit. Dia pun telah menyerahkan data lahan terverifikasi kepada Kementerian Perumahan. 

Badan Bank Tanah juga menyediakan lahan seluas 295 hektare. Menurut Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja, lahan itu cocok untuk rumah tapak. Kementerian Badan Usaha Milik Negara ikut turun tangan menyediakan pembiayaan bagi pengembang dan kredit pemilikan rumah agar anggota masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah. “Kami harap BTN (Bank Tabungan Negara) sebagai bank perumahan bisa memberikan pendanaan,” tutur Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Kementerian BUMN dan BTN telah menghitung kebutuhan pendanaan Rp 150 triliun per tahun untuk mendukung program 3 juta rumah. Kartika mengatakan BTN bakal kesulitan memenuhi kebutuhan itu jika hanya mengandalkan dana masyarakat. Sebagai solusi, Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar BTN dapat menerbitkan obligasi dengan penjaminan pemerintah, termasuk untuk menghimpun pendanaan dari luar negeri. 

Selain lahan dan pembiayaan, dukungan dan komitmen para pengembang untuk berpartisipasi dalam program ini menjadi kunci. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Junaidi Abdillah menyatakan kesiapan pengembang menyiapkan hunian sesuai dengan target pemerintah. “Target ini realistis asalkan sumbatan dalam program 1 juta rumah bisa diatasi,” ucapnya. 

Sumbatan itu, Junaidi menjelaskan, antara lain ego sektoral kementerian/lembaga yang kerap berbenturan hingga mengganjal upaya percepatan pembangunan perumahan rakyat. “Misalnya kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, ketentuan Kementerian Perumahan dan Kementerian Lingkungan Hidup yang berbeda harus disinkronkan.”