Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - Pembiayaan masih menjadi tantangan utama bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bertahan dan bertransformasi. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasinya adalah meningkatkan target rasio kredit ke UMKM yang saat ini berada di angka 20 persen menjadi 30 persen pada 2024. Dibentuk pula holing ultra mikro agar dapat memberikan pembiayaan murah dan cepat kepada pelaku UMKM.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Platfotm KUR (kredit usaha rakyat) juga sudah ditingkatkan menjadi Rp 371,17 triliun pada tahun 2022. Dan reklaksasi kebijakan KUR dilanjutkan dengan pemberian subsidi bunga 3 persen selama 2022,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Ngobrol @Tempo, Tempo Financial Literacy Forum 2022, Selasa, 15 Maret 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Relaksasi dengan subsidi bunga KUR memang sangat baik dan berdampak positif membantu pelaku UMKM untuk bertahan dan melanjutkan bisnis mereka. Namun Head of IFG Progress, Reza Yamora Siregar, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi ini mengungkapkan, biaya operasional bagi bank untuk menyasar pembiayaan ke UMKM masih sangat tinggi.
“Masih double digit dan bagi bank untuk masuk ke sana masih sangat expensive,” kata Reza dalam diskusi bertema “Sinergi Perbankan, E-Commerce dan UMKM dalam Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional”, ini.
Menurut Reza, di sinilah pentingnya fintech atau akses ke teknologi sebagai salah satu jalan untuk mengurangi biaya transaksi dan risiko transaksi pembiayaan UMKM. Cara lainnya memperkuat penjaminan untuk mengurangi risiko pinjaman yang telah dilakukan pemerintah pada masa pandemi Covid-19 melalui Askrindo dan Jamkrindo. “Dengan risiko yang dijaminkan, biaya pinjaman bisa menjadi lebih rendah,” katanya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator mendorong semua inisiatif untuk pemberdayaan UMKM dan terus melakukan kontrol. Selama pandemi Covid-19 yang berlangsung dua tahun, digitalisasi perbankan sangat marak dan terus didorong perkembangannya.
“Sebenarnya digitalisasi layanan lebih menyasar aspek consumer, aspek ritel, dan UMKM ada di dalamnya. Pasti akan lebih lugas bagi perbankan untuk mengakses UMKM dengan infrastruktur digitalnya, tidak perlu dekat dengan kantor cabang tetapi melalui aplikasi,” ujar Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anung Herlianto.
Menurut Anung, OJK akan memastikan proses ini berjalan dengan baik. Salah satu contoh bagaimana kolaborasi antara 52 BPR dengan 30-an fintech yang sudah terhubung dengan baik. “Ada dua sisi, yakni UMKM yang melek digital dan perbankan yang fokus pada inklusi keuangan melalui digitalsasi, dan kemudian terjadi kolaborasi di antara keduanya,” katanya.
Langkah yang disebutkan Anung telah dijalankan bank bjb dengan melakukan proses transformasi digital dengan cepat di semua segmen. Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten ini mengawalinya dengan melakukan perubahan misi korporat ke arah digital untuk meningkatkan inklusi keuangan. Langkah berikutnya memperkuat infrastruktur IT internal untuk mendukung peningkatan kualitas layanan, produk dan proses bisnis.
“Kami juga melakukan pengembangan aplikasi dan sistem berbasis digital untuk semua segmen agar proses tersaksi berjalan lebih baik, termasuk memberikan solusi digital bagi pemerintah daerah, begitu pun untuk pemerintah pusat untuk peningkatkan pendapatan dan melayani masarakat dengan baik,” ujar Senior Executive Vice President bank bjb, Beny Riswandi.
Turut berbicara dalan diskusi yang dimoderatori Produser Tempo Dheayu Jihan ini Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah, dan Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Hilmi Adrianto. Acara yang ditayangkan di channel YouTube tempo.co, Youtube TV Tempo, Facebook Live Tempo dan siaran digital terrestrial TV Tempo ini didukung oleh BNI, Bank Sinarmas, Bank BTN, bank bjb dan IFG Progress. (*)
Foto 
