Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejak dilantik menjadi Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada September 2023, Fadhilah Mathar, bekerja keras mempercepat pembangunan base transceiver station (BTS) 4G yang tertunda akibat kasus hukum. Hasilnya sebanyak 4.990 lokasi pemancar on air dan sudah dapat dinikmati masyarakat di wilayah terluar, terdepan dan terpencil di seluruh Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seremoni pengoperasian 4.990 BTS dan satelit SATRIA-1 di seluruh Indonesia dilakukan Presiden Joko Widodo, di Desa Bowombaru Utara, Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis, 28 Desember 2023. “Kepulauan Talaud adalah daerah paling utara di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Davao del Sur, Filipina,” ujar perempuan yang akrab disapa Indah tentang lokasi seremoni.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Indah, fokus BAKTI pada 2024 adalah percepatan pembangunan infrastruktur nonkomersial melalui konektivitas digital. “Tahun depan, penggunaan teknologi teresterialisasi dan peningkatan kapasitas internet melalui satelit khusus di desa-desa yang aksesnya belum memadai,” ujarnya.
Tugas lainnya adalah menuntaskan pembangunan base transceiver station (BTS) 4G di 630 lokasi di wilayah kahar akibat gangguan keamanan. Seluruh titik pembangunan menara pemancar telekomunikasi tersebut berada di Papua. “Sesuai perintah Presiden Jokowi kepada Panglima TNI, anggota TNI akan mengawal dalam penyelesaian proyek sinyal 4G di wilayah konflik,” kata Indah.
Bagaimana upaya yang dilakukan BAKTI memperpercepat aksesibilitas digital di seluruh wilayah 3T dan bagaimana tantangan yang dihadapi pada 2024, berikut petikan wawancara dengan Indah, Sabtu, 30 Desember 2023.
Mengapa Kepulauan Talaud dipilih sebagai lokasi peresmian satelit SATRIA-1 dan BTS?
Kami memiliki visi menjembatani kesenjangan digital untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. BAKTI berkomitmen melakukan pemerataan layanan komunikasi dan informasi melalui penyediaan infrastruktur di lokasi-lokasi yang membutuhkan, yakni wilayah 3T (terluar, terdepan, tertinggal), wilayah rintisan dan perbatasan.
Kepulauan Talaud merupakan salah satu wilayah target pemerataan teknologi digital. Kabupaten ini adalah daerah paling utara di Indonesia, yang berbatasan langsung dengan Davao del Sur, Filipina.
Menurut BPS, luas wilayah daratan Kepulauan Talaud 1.251 kilometer persegi dan perairan 37.800 kilometer persegi. Dengan karakteristik geografis tersebut, pembangunan infrastruktur teknologi informasi di daerah ini menjadi tantangan. Seremoni peresmian BTS di Kepulauan Talaud menjadi bukti dalam membangun infrastruktur digital di wilayah 3T.
Berapa BTS yang sudah on air di seluruh Indonesia?
Pembangunan BTS 4G dalam dua tahap. Tahap pertama, sampai 2020 dibangun sebanyak 1.682 lokasi. Tahap kedua, sebanyak 5.618 lokasi dalam dua fase, pertama pada 2021 di 4.112 lokasi dan kedua sebanyak 1.506 lokasi pada 2022. Pembangunan BTS difokuskan pada wilayah 3T dan 76 persen cakupannya berada di timur Indonesia, yakni Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Per 26 Desember 2023, seluruh BTS yang dibangun pada tahap pertama telah on air. Sedangkan pada tahap kedua sebanyak 4.990 lokasi sudah aktif dan sisanya 630 lokasi masih off air.
Bagaimana kelanjutan pembangunan BTS di 630 lokasi?
Pembangunan BTS belum tuntas di wilayah kahar karena masalah keamanan. Sesuai Perintah Presiden Jokowi kepada Panglima TNI, anggota TNI akan mengawal dalam penyelesaian proyek sinyal 4G di wilayah konflik. Kebijakan ini membantu dalam penyelesaian pembangunan BTS 4G.
Kami berkomitmen mengerjakan kembali pembangunan BTS di berbagai lokasi secepat mungkin. Tentu saja dengan memperhatikan aspek akuntabilitas dan kehati-hatian.
Apa prioritas BAKTI pada 2024?
Kami fokus mempercepat pembangunan infrastruktur nonkomersial melalui konektivitas digital pada 2024. Salah satunya dengan teknologi teresterialisasi dan peningkatan kapasitas internet melalui satelit. Percepatan pembangunan khusus di desa-desa yang aksesnya belum memadai.
Joint planning akan terus dilakukan dengan penyedia jasa telekomunikasi dengan berbagai skema pembiayaan agar target digitalisasi dapat kami tuntaskan. Selain program infrastruktur, kami juga menggencarkan program pemberdayaan masyarakat pada wilayah penerima manfaat.
Kami menghadirkan pelatihan ekonomi digital, kerja sama komersial dengan BUMDes dan literasi digital. Tujuannnya agar infrastruktur yang telah terbangun dapat dimanfaatkan secara positif dengan maksimal.
Kehadiran pemerintah melalui BAKTI mampu menumbuhkan sentra-sentra produktif dan kemandirian di lokus pembangunan. Pada 2024 kami juga mulai melakukan relokasi wilayah layanan dari desa-desa yang mulai berkembang ke wilayah lain yang memerlukan.
Bagaimana mempercepat pembangunan BTS yang tersangkut kasus hukum?
Kami memulai dengan tata kelola dalam mempercepat pembangunan infrastruktur digital. BAKTI dibantu Tim Reviu Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Satgas Bakti. Rekomendasi dari tim menjadi koridor dalam penyelesaian proyek dalam aspek hukum dan administrasi negara. Sejauh ini, pembangunan BTS telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di daerah 3T untuk mengakses informasi.
Bagaimana dukungan pemerintah?
Memeratakan akses internet di seluruh wilayah Indonesia yang sebagian besar kepulauan merupakan suatu tantangan. Perlu keterlibatan pemerintah karena daerah 3T belum layak secara komersial untuk dijajaki perusahaan swasta.
Mengapa kapasitas internet BAKTI hanya 3 Mbps?
Menginklusikan masyarakat Indonesia dengan 17 ribu pulau tidak mudah. Fokus kami berada di wilayah 3T dengan prioritasi lokasi dan kapasitas. Yang terpenting adalah keterjangkauan masyarakat secara digital dengan terus meningkatkan kapasitas bandwith. Saat ini, untuk aplikasi atau administrasi mandatoris sektor sudah bisa dijalankan dengan kapasitas tersedia.
Kualitas internet di daerah 3T terus ditingkatkan. Begitu ada kapasitas tersedia, kami akan tambah bandwith untuk semua lokasi BTS, terutama VSAT.
Mengapa pengoperasian satelit SATRIA-1 dari 150 ribu titik menjadi 37 ribu titik?
Sejak awal, SATRIA-1 didesain sebagai salah satu solusi dan bukan satu-satunya solusi mendukung digitalisasi di 150 ribu titik layanan publik. Berdasarkan kajian Boston Consulting Group (BCG) pada 2017, 150 ribu pusat layanan publik tersebut belum memiliki koneksi online. Pusat layanan tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pemerintah daerah, pos pertahanan dan keamanan serta lokasi layanan publik lainnya.
Pasca pandemi Covid 19, kapasitas bandwith meningkat. Setelah kami analisis, kebutuhan bandwith minimal untuk aplikasi sektor adalah 3-5 Mbps. Sehingga dilakukan penetapatan target remote terminal ground segment di 37 ribu titik hingga dua tahun ke depan. SATRIA-1 diharapkan tidak hanya menyediakan internet gratis, tapi juga berkualitas.
Bagaimana mempercepat akses internet layanan publik?
Kami memprioritaskan menggunakan teknologi teresterial. Sisanya akan dijangkau SATRIA-2 yang masih dalam tahap perencanaan. BAKTI berharap untuk site mandiri pembiayaan tanpa menggunakan APBN. Semua upaya yang kami lakukan agar digitalisasi menjadi instrumen pertumbuhan menuju Indonesia makmur dan beradab.
