Mengelola Lumbung Pengetahuan dari Desa dan Kampung

Masalahnya,  berapa persen jumlah desa yang berdaya di antara 83.971 desa, belum termasuk  kampung kota?   Perlu diingat  besarnya kesenjangan multidimensi, termasuk akses pendidikan dan teknologi yang membedakan kondisi desa di Jawa dan luar Jawa, wilayah barat dan timur, pesisir dan pedalaman.  Konsumsi dan gaya hidup urban yang melebar ke desa, pemakaian pestisida yang merusak lingkungan, pengalihan fungsi lahan, dan perubahan iklim, semakin menipiskan potensi alam dan daya hidup desa. Belum lagi komunitas adat  yang terancam terusir dari kawasannya oleh desakan industri ekstraktif.  Di situ lumbung pengetahuan lokal, termasuk kearifan mengelola lingkungan dan tanaman obat, filosofi dan seluruh tatanan kebudayaan dapat punah dalam sekejap oleh gusuran kuasa modal. 

Dalam tarik menarik berbagai kepentingan,  tradisi dan nilai-nilai lokal tidak pernah statis, tetapi selalu bergerak.  Pegiat budaya Trie Utami menenggarai terjadinya pergeseran tata kelola “bentang bisnis” yang mengakibatkan ketidakselarasan dan kerentanan pada “bentang alam” di desa.  Imbasnya berdampak pada “bentang hidup” yang terkait dengan “bentang budaya”. Diperlukan upaya memutar balik siklus tersebut untuk menciptakan peluang bisnis dari  budaya lokal (termasuk berbagai bentuk pengetahuan) yang ekologis.  

Syukurlah, ada dua produk kebijakan negara yang memberikan landasan bagi upaya tersebut, yakni Undang-undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 dan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Keduanya menguatkan posisi desa untuk menjadi subyek – bukan obyek – untuk mengelola semua sumberdaya yang ada secara otonom. Sejumlah prinsip yang digarisbawahi adalah pendekatan yang partisipatif, inklusif dan setara, serta mandiri dan berkelanjutan. 

Nilai-nilai yang disebut di atas sebetulnya merupakan abstraksi dari praktik yang sudah lama dilakukan di masyarakat. Dikenal Istilah ngelumbung atau melumbung yang dimaknai sebagai proses mengumpulkan sumberdaya (baik alam maupun budaya) untuk dihimpun dan dikelola secara kolektif dan kolaboratif guna kesejahteraan bersama.  

Lumbung juga sering dipakai sebagai logo beberapa kelompok pegiat budaya. Selain komunitas adat dan desa simbol ini dipakai oleh kelompok informal pegiat desa dan kampung yang berbagi pengetahuan dan pengalaman. Tak terbatas di pedesaan, konsep lumbung juga dipakai kelompok pegiat seni urban ruangrupa dalam pameran yang menghebohkan di Kassel, Jerman beberapa tahun lalu.  Praktik melumbung  menawarkan alternatif terhadap budaya kapitalis yang individualis dan kompetitif, yang terbukti telah merusak alam dan menggerus kemanusiaan.

Jika diterapkan untuk desa/kampung, pendekatan lumbung pengetahuan berbeda dengan konsep kampung/desa wisata, yang menjadikan ruang desa atau kampung kota sebagi“komoditi” atau lokasi berselfie. Warga tidak sekadar membuat “tontonan” atau menjadi penyedia jasa bagi turis yang datang, tetapi menjadi subyek yang mengelola pengetahuan yang terus dimutakhirkan untuk kesejahteraan bersama – seperti yang dilakukan sanggar seni di Sigi.

Hal lain yang bisa dipetik dari inisiatif generasi muda Desa Kaleke adalah batas yang cair antara pengetahuan rural dan urban. Teknologi informasi dan media sosial mengolah yang lokal dan global, rural rasa urban dan mungkin juga sebaliknya.  Ada urban farming di kampung kota, dan ada mie Taiwan yang dikelola mantan TKI di Desa Ledokombo. 

Jadi tantangannya bukan untuk mengkonservasi  sumberdaya budaya di desa agar “asli” dan tak berubah, tetapi bagaimana berkolaborasi membangun peradaban baru dari pinggiran. Alih-alih menebar infrastruktur megah yang menggusur, mari mengelola lumbung pengetahuan dari desa dan kampung, untuk Indonesia yang berkelanjutan. 

*Penulis: Melani Budianta - Komisi Kebudayaan, AIPI