Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bersinergi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengangkat perekonomian masyarakat yang tinggal di perbatasan negara. Berbagai program berbasis ekonomi akan digulirkan di perbatasan negara, termasuk daerah 3T, yakni daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Baznas memiliki komitmen kuat bersama BNPP dan TNI dalam membantu pengentasan kemiskinan di daerah perbatasan. Program pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah, termasuk masyarakat yang di daerah perbatasan. Maka kami bertekad terus memberikan pelayanan terbaik kepada saudara-saudara kita di perbatasan, termasuk daerah lain," kata Ketua Baznas RI, Prof Dr KH Noor Achmad MA.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baznas sebelumnya telah aktif membantu masyarakat di perbatasan melalui program pemberdayaan ekonomi. Salah satunya melalui Zakat Community Development (ZCD), yang merupakan program pemberdayaan melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD, menyambut baik program ini yang disebutnya sangat memberi manfaat kepada masyarakat luas. “Bahwa dana Baznas bisa digunakan untuk pembangunan perbatasan, sehingga secara tidak langsung membantu orang miskin, membangun untuk kebaikan umat sesuai ajaran Islam untuk kemaslahatan umat, yaitu membangun NKRI tanpa membeda-bedakan.”
Sedangkan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Tito Karnavian, mengapresiasi Baznas karena dengan nota kesepahaman ini, bisa mendapatkan sumber pendanaan non APBN. "Mempercepat pembangunan di perbatasan untuk pemerataan pembangunan, adalah sesuai visi Presiden membangun dari pinggiran,” katanya.
Tito menekankan adalah tugas bersama memperkuat perbatasan. Kalau ekonominya kuat maka pertahanan strategisnya akan kuat. Dengan penandatanganan komitmen ketiga lembaga, maka upaya untuk menciptakan kawasan perbatasan yang lebih berdaya saing, diharapkan semakin lebih cepat terwujud.(*)
