BI dan Pemerintah Dorong Peningkatan Infrastruktur Jawa Barat

INFO BISNIS - Stabilitas makroekonomi perlu didukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dua kebijakan penting. Pertama, pemenuhan berbagai faktor pendukung (enablers) bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, khususnya percepatan pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun lunak. Kedua, pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi digital, dan e-commerce. Kombinasi kebijakan tersebut disertai dukungan partisipasi swasta secara aktif diyakini dapat mengatasi berbagai permasalahan perekonomian Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, juga ketimpangan sosial-ekonomi.

Hal ini disampaikan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo setelah rapat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) yang diinisiasi bersama Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rabu, 27 September 2017, di Intercontinental Hotel, Bandung. Rapat dihadiri Dewan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perindustrian, serta pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata, juga Kementerian Pertanian. Rapat juga dihadiri gubernur Jawa Barat serta sejumlah bupati dan wali kota di Jawa Barat.

Rapat koordinasi menyepakati lima hal penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi. Pertama, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi potensial. Kedua, mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Agus menjelaskan, khusus Jawa Barat bagian utara perlu difokuskan pada sektor industri yang berdaya saing tinggi, padat karya, serta berorientasi ekspor. antara lain industri otomotif dan alat transportasi, industri makanan-minuman, industri elektronik dan telematika, serta industri tekstil dan produk tekstil. “Sementara itu, pengembangan sektor ekonomi potensial di Jawa Barat bagian selatan difokuskan pada optimalisasi pengolahan hasil pertanian yang berdaya saing tinggi melalui industri berbasis pertanian serta pengembangan sektor pariwisata, termasuk sektor maritim, sebagai quick wins meningkatkan nilai tambah ekonomi Jawa Barat bagian Selatan,” ucap Agus.

Selain pengembangan infrastruktur fisik, Rakorpusda menyepakati dilakukannya upaya-upaya peningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM) di Jawa Barat serta optimalisasi penggunaan teknologi dan integrasi IKM ke perekonomian digital melalui pengembangan e-smart IKM dengan sentra di seluruh Indonesia.

Kesepakatan berikutnya pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian dengan memperkuat kelembagaan petani melalui pengembangan corporate atau cooperative farming, meningkatkan akses pembiayaan usaha pertanian, melakukan intensifikasi pertanian, meningkatkan efisiensi distribusi logisitik, juga perbaikan tata niaga pangan.

Kesepakatan kelima adalah pengembangan sektor pariwisata dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas (3A) sebagai quick wins melalui pengembangan destinasi unggulan pariwisata tematik, yakni wisata bahari, wisata sejarah, religi, tradisi-seni budaya, serta desa wisata.

“Prioritas destinasi wisata yang dikembangkan, antara lain Pelabuhan Ratu dan Tanjung Lesung. Di samping itu, akan dilakukan penguatan branding serta promosi pariwisata yang terintegrasi dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan e-commerce. Pengembangan sektor pariwisata di selatan Jawa Barat dan Banten akan disertai percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, yaitu tol Ciawi-Sukabumi,” katanya.