Dana Haji dan Social Impact Investment

Secara umum, dana haji diinvestasikan pada instrumen surat berharga syariah negara (SBSN). Sebelum BPKH berdiri, SBSN hanya difokuskan pada bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Pasca Badan Pengelolaan Keuangan Dana Haji terbentuk, investasi SBSN menjadi semakin beraneka ragam, seperti project based sukuk (PBS), sukuk korporasi, Sukuk Permodalan Nasional Madani (PNM) dan lainnya.

Perkembangan SBSN dan SDHI bisa terbilang pesat dan mencapai puncaknya pada 2015 hingga 2017. Namun tren ini tidak berlangsung lama dikarenakan beralih fokusnya SBSN pada bentuk-bentuk yang lebih beragam. Melanjutkan tren peningkatan SDHI yang pesat, portofolio SBSN secara keseluruhan pasca berdirinya BPKH juga turut mengalami hal yang sama.

Dilihat dari perkembangannya semenjak 2018 hingga 2020 kemarin, temuan kuantitatif yang dituangkan pada nilai sharpe ratio serta angka return mengalami peningkatan signifikan setiap tahun. Angka sedikit mengalami penurunan pada 2021 yang disinyalir merupakan imbas dari pandemi–meski begitu penurunan ini tidak terbilang signifikan.

Melihat data yang ada, langkah yang diambil pemerintah dalam mendirikan BPKH sebagai upaya pengelolaan dana haji bisa dikatakan sudah tepat. Melalui BPKH, dana haji dapat diberdayakan sebagai salah satu moda investasi berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip SDGs, maqashid syariah, dan responsible investment. Hal ini juga dapat dilihat melalui keberhasilan BPKH dalam meningkatkan dan mengoptimalkan portofolio investasi dana haji setiap tahun.

Perkembangan SDGS-SRI Nasional dan Internasional

Dalam melihat perkembangan SDGs di dunia, ke-17 tujuan global di atas berfungsi sebagai indikator pembangunan yang perlu dikaji baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Konsep SDGs sendiri bersifat global dan tidak hanya berlaku secara eksklusif pada belahan- belahan dunia tertentu saja.

PBB sebagai suatu lembaga kolektif yang difasilitasi oleh banyak negara di dunia menargetkan SDGs agar dapat dicapai baik oleh negara maju ataupun berkembang.

Melihat data pada 2021 kemarin, indikator-indikator pembangunan dan perkembangan sebagai bentuk perealisasian SDGs dari berbagai belahan dunia menunjukkan hasil yang beragam. Hal ini masih terhitung wajar dikarenakan tingkat kemajuan yang berbeda-beda dari masing-masing negara di dunia serta adanya pengaruh pandemi. Selain itu target yang ditentukan PBB dalam perwujudan SDGs secara global sendiri berlangsung hingga 2030 terbilang masih ada cukup banyak waktu.

Hal ini berbeda dengan tren SRI global yang mengalami peningkatan. Melalui laporan SRI global pada 2020, peningkatan investasi berkelanjutan dunia pada 2 (dua) tahun terakhir terjadi secara signifikan di mana hingga menyentuh angka 15 persen. Fenomena ini seakan-akan mengesampingkan fakta bahwa Covid-19 telah memberikan dampak krusial pada pertumbuhan ekonomi dunia.

Perkembangan SDGs di Indonesia sendiri telah menjadi perhatian pemerintah dengan dicetuskannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ke-17 koleksi tujuan SDGs tersebut telah diintegrasikan pada perencanaan pembangunan nasional dan daerah melalui penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024.

Melalui RPJMN, pemerintah merealisasikan pencapaian SDGs nasional maupun regional melalui rancangan rencana aksi nasional (RAN) dan rencana aksi daerah (RAD). Rancangan ini sudah diberlakukan sejak 2020 pada berbagai wilayah di Indonesia.

Tidak hanya itu, peran stakeholder lainnya juga memberikan dampak yang cukup esensial dalam mengawasi serta mendesak pemerintah guna merealisasikan perkembangan nasional-regional bernafaskan prinsip-prinsip SDGs. Secara sinergis, para pemangku kebijakan yang terdiri dari pemerintah dan parlemen; intelektual dan akademisi; filantropi dan enterpreneur; serta organisasi dan media mainstream ini berperan serta dalam mewujudkan Indonesia yang merealisasikan SDGs.

Sebagai contoh pada sektor intelektual dan akademisi, telah banyak didirikannya SDGs Center di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, sebagai upaya pengembangan, penelitian, serta pengedukasian. SDGs Center ini tidak hanya terbuka untuk civitas akademika, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat umum.

Pengidentifikasian dampak sosio-ekonomis investasi dana haji di Indonesia dengan keterkaitannya pada SDGs, SRI, dan SII

Dampak sosio-ekonomis dari investasi dana haji dapat dikaitkan dengan konsep SII melalui pengkajian disiplin ekonomi makro maupun mikro. Investasi dana haji dapat berperan positif dalam perkembangan ekonomi makro, seperti: a) meningkatkan kesejahteraan dengan mengentaskan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta memulihkan distribusi pendapatan dan kekayaan; b) meningkatkan kemajuan ekonomi dengan menurunkan derajat in- efektivitas, mencegah adanya defisit anggaran, dan mengurangi anggaran belanja pemerintah.

Dalam perkembangan ekonomi mikro, investasi dana haji juga dapat memberikan andil yang signifikan seperti: a) meningkatkan surplus  produsen dengan menurunkan biaya produksi dan margin pembiayaan; b) meningkatkan surplus konsumen dengan meningkatnya supply barang privat dan publik; c) menjaga sustainabilitas  nasional dengan meningkatkan kegiatan sosial- keagamaan dan keimanan.

Berbagai dampak positif investasi dana haji tersebut merupakan refleksi dan implikasi berbagai penelitian mengenai investasi berkelanjutan (SRI). Penelitian- penelitian ini utamanya bertujuan untuk mencari tahu keberhasilan serta keefektifan upaya pemberdayaan dana haji oleh pemerintah yang dilakukan dengan penginvestasian melalui BPKH.

Pada aspek makro, misalnya data yang diambil pada penelitian mengenai hubungan antara dampak SBSN, surat utang negara (SUN) dan sukuk korporasi (SKORP) terhadap produk domestik bruto (PDB) menyatakan bahwa SBSN lebih kuat berkorelasi dengan PDB. Ini mengimplikasikan bahwa SBSN lebih berpengaruh terhadap PDB meskipun kuantitas SUN yang paling besar.

Sedangkan dalam aspek ekonomi mikro, data yang diambil dari penelitian membuktikan bahwa investasi dana haji yang disalurkan melalui BUMN (PT Permodalan Nasional Madani/PNM) pada nasabah (pelaku usaha ultra mikro, mikro, dan kecil) terbukti efektif dalam membantu mengembangkan perekonomian. Dari penelitian yang kami lakukan diperoleh temuan bahwa terdapat korelasi yang kuat di antara jangkauan nasabah, pembiayaan, asset yang dimiliki BUMN dan dana.

Dengan kata lain, kami menyimpulkan agar dapat menjangkau nasabah (MSE) perlu adanya pembiayaan (IMF) dan pembiayaan memperkuat aset yang dimiliki BUMN (asset), sedangkan agar proses itu semua dapat berjalan diperlukan dana (dalam hal ini investasi dana haji selaku fund) sebagai sumber pembiayaan.

Berbagai pembahasan investasi dana haji dari sudut pandang SII dan SRI ini merupakan bentuk peningkatan perekonomian dan perbaikan kesejahteraan sosial-ekonomi-keagamaan yang sesuai dengan esensi Pancasila sila kelima: adil dan merata. Hal ini menyiratkan bahwa investasi dana haji di Indonesia sudah selaras dengan azas 5P SDGs yaitu people, prosperity, planet, peace, and partnership serta maqashid syariah yang mengedepankan responsible investment.

Sebagai penutup, artikel ini diharapkan dapat menjadi masukan pembuatan kebijakan yang lebih baik pemerintah baik pada taraf nasional-regional melalui pemberdayaan investasi dana haji. Tentunya kami semua berharap bahwa pengelolaan dana haji semakin membaik dari waktu ke waktu.

Demikian artikel dana haji edisi kali ini, selamat membaca dan semoga bermanfaat.