Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Gunung Suku Lauje, Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menjadi pilihan Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid untuk memaknai peringatan Hari Kemerdekaan ke 77 Tahun Republik Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bukan tanpa alasan. Anwar memilih menggelar upacara di sana karena ingin merasakan masyarakat merayakan kemerdekaan. Namun, apa yang dia lihat tidak seperti dibayangkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dari segi fasilitas umum di Kecamatan Tinibo, jalan yang dilaluinya masih rusak. Padahal, jalan ini sering dilalui warga. “Jalannya sangat-sangat buruk. Tentu bukan hanya buruk, justru membahayakan keselamatan karena jalan tersebut sangat tidak layak pakai,” ujar pria kelahiran 14 Agustus 1969 ini.
Tak hanya itu, Anwar juga menyoroti usia anak-anak sekolah di sana. “Saya tanya ke mereka, rata-rata banyak yang tidak sekolah”.
Menurut Anwar, situasi seperti itu tetap menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. “Saatnya membuka mata dan membuka hati, bahwa banyak sekali rakyat Indonesia, di puncak gunung yang jauh, di pelosok ini, yang juga butuh perhatian pemerintah,” kata dia.
Anwar berharap apa yang dilihatnya saat itu juga dirasakan oleh pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. "Agar rakyat juga bisa leluasa menikmati kemerdekaannya sebagai warga negara".
Infrastruktur memang menjadi salah satu perhatian Anwar Hafid. Menurut ruang lingkup kerjanya di Komisi V DPR RI, yaitu infrastruktur; transportasi; daerah tertinggal dan transmigrasi; meteorologi, klimatologi, dan geofisika; pencarian dan pertolongan.
Anwar mengatakan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah masih tinggi karena minimnya infrastruktur jalan. “Tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah bukan karena masyarakat tidak makan, tapi karena infrastrukturnya masih sangat tertinggal.” Ia menambahkan, “Coba lihat daerah-daerah yang angka kemiskinannya tinggi, pasti karena infrastruktur sangat minim”.
Menurut dia, infrastruktur transportasi merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan layanan infrastruktur transportasi mempengaruhi marginal productivity of privat capital. “Melalui transportasi, kita dapat mempercepat pembangunan, menggairahkan ekonomi masyarakat pedesaan, dan mempercepat perpindahan barang-barang pertanian dan perkebunan hasil produksi masyarakat ke pusat-pusat industri,” kata doktor pemerintahan dari Institut Manajemen Dalam Negeri (IPDN).
Anwar melanjutkan, pembangunan infrastruktur akan meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur juga menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Anwar mengatakan, saat menjadi Bupati Morowali, dia memfokuskan pembangunan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara. “Saya memulai pembangunan infrastruktur dengan fokus pada pembangunan jalan,” ujarnya.
Ia meyakini, pembangunan jalan setara dengan penyediaan akses yang saling terhubung bagi masyarakat sekaligus mempercepat pengembangan produktivitas masyarakat. “Jangan harap ada perubahan ekonomi masyarakat kalau tidak ada jalur untuk lalu lintas orang dan barang yaitu jalan raya,” kata Anwar.
Namun, dia menegaskan bagian terpenting dari pembangunan infrastruktur adalah menciptakan rasa keadilan sosial. “Kehadiran infrastruktur jalan bisa langsung merasakan kehadiran negara”.
Sementara itu, sebagai daerah dengan beberapa pulau, dia bersyukur bisa mencapai pelabuhan berkapasitas 100 ribu selama memimpin Morowali. “Namun, yang terpenting dalam mimpi saya adalah Morowali memiliki bandara sendiri,” kata Anwar.
Pembangunan Bandar Udara Maleo Morowali dibangun pada 2007 menggunakan dana APBD. Peresmian bandara dilakukan Presiden Joko Widodo Bersama sejumlah bandara di Sulawesi Tengah pada 2017.
“Pembukaan Bandara Maleo berdampak besar bagi perkembangan daerah. Saya yakin bandara juga akan berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan mancanegara maupun lokal. Yang terpenting menjadi pintu gerbang Morowali bagi banyak orang,” ujar Anwar.
Selain infrastruktur, Anwar juga menyoroti keterbelakangan desa. Dia menyayangkan beberapa daerah masih tergolong tertinggal. Politikus Partai Demokrat itu mengusulkan agar dana desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan.
Ia meyakini, hanya dengan dana desa yang dialokasikan ke kas desa, pengelolaan dana desa dapat menghasilkan multiplier effect. “Saya kira multiplier effect akan besar perbedaannya jika mulai meningkatkan dana desa dari sekarang,” ucapnya.
Sementara itu, terkait penanggulangan bencana, Anwar menyayangkan kondisi peralatan Basarnas di Surabaya, Jawa Timur, belum sesuai harapan, baik secara kuantitas maupun kualitas.
“Terbukanya Bandara Maleo memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Saya yakin, bandara tersebut juga memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan lokal. Dan yang paling utama adalah menjadi pintu bagi banyak orang menuju Morowali.”
Selain infrastruktur, Anwar juga menyoroti perihal desa tertinggal. Dia menyayangkan masih ada daerah-daerah yang masuk kategori tertinggal. Politisi Partai Demokrat itu mengusulkan agar alokasi dana desa menjadi prioritas utama yang lebih besar lagi. Pengelolaan dana desa menurutnya hanya akan berdampak multiplier effect jika alokasi dana desa tersebut langsung mengenai ke kas-kas desa. “Saya kira akan jauh berbeda multiplier effect yang terjadi ketika dana alokasi desa ini ditingkatkan dari sekarang,” kata dia.
Penggulangan Bencana
Sedangkan dalam hal penanggulangan bencana, Anwar sempat menyayangkan kondisi peralatan Basarnas Surabaya, Jawa Timur, yang baik dari segi kuantitas mapun kualitas tidak sesuai harapan. “Harus diperbarui lebih canggih agar bisa menolong masyarakat jauh lebih baik lagi,” kata dia.
Dia menuturkan, Basarnas merupakan bagian dari keselamatan jiwa rakyat. Oleh karena itu baik kuantitas dan kualitas peralatan harus dipersiapkan sebaik-baiknya. “Kalau perlu yang sangat canggih, sehingga setiap ada bencana, pergerakan tim ini benar-benar cepat terukur”.
Dia mendorong pemerintah untuk menyiapkan Basarnas menjadi badan yang dapat melaksanakan misi dalam memberikan pertolongan pertama bagi masyarakat saat bencana alam dan lainnya. “Pemerintah harus memberikan perhatian khusus dengan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan,” ujarnya.
Anwar juga memperjuangkan tipe Kantor Basarnas Palu dari Tipe B ke Tipe A, serta mengupayakan penyediaan kapal patroli berukuran besar. Menurut dia, lalu lintas kapal yang padat di Morowali dengan garis pantai yang panjang rawan terjadi kecelakaan laut. “Kami tidak punya kapal penyelamatan berukuran besar seperti yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tenggara.”
Peningkatan sarana dan prasarana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofiskia (BMKG) juga menjadi perhatian Anwar. Peran BMKG sangat penting mengingat wilayah Indonesia rawan bencana alam. Dia menyarankan melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami deteksi dini terhadap terjadinya bencana.
Desentralisasi
Desentralisasi juga menjadi Anwar. Otonomi daerah yang sudah berjalan lebuih dari 20 tahun perlu penyempurnaan. Menurut dia, sinergi menjadi kata kunci dalam pengelolaan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi yang dimaksud adalah lahirnya sebuah relasi yang menghasilkan keseimbangan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah.
“Pengalaman saya dalam pengelolaan pemerintahan, sebuah sinergi dapat tercipta jika adanya kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sehingga bisa melahirkan hasil maksimal,” kata Anwar.
