Menjamin Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani Lewat Investasi Pemerintah

INFO NASIONAL - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan dukungan fiskal dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp118,15 triliun pada tahun 2025 melalui berbagai skema penyaluran, yaitu meliputi belanja, subsidi, kompensasi, KUR, ataupun investasi pemerintah. Dukungan fiskal dilakukan dalam rangka mendukung salah satu Asta Cita, yaitu cita terkait dengan swasembada pangan yang diwujudkan melalui ketersediaan cadangan pangan sekaligus menciptakan kesejahteraan bagi para petani.

Hal itu dikatakan Kepala Subdirektorat Investasi BUMN Kementerian Keuangan Ahmad Saiful Mujab diskusi bertema 'Investasi Pemerintah untuk Cadangan Beras' di Attap Jakarta, pada Jumat, 21 Maret 2025. “Dari anggaran Rp118 triliun tersebut, diantaranya Rp16,6 triliun untuk Perum Bulog melalui investasi pemerintah,” kata Mujab. Sebab, Kementerian Keuangan telah menunjuk Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) untuk ketahanan pangan nasional.

Perum Bulog menerima investasi sebesar Rp16,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN). Skema ini merupakan alternatif pendanaan di luar subsidi yang memungkinkan Bulog menyerap produksi petani dalam negeri untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta menjaga stabilitas harga.

"Penggunaan APBN dalam menjamin ketersediaan beras, merupakan bukti nyata hadirnya negara untuk mengupayakan stabilitas harga beras atau gabah di tingkat petani dan konsumen," kata Mujab.

Mujab mengatakan, pemerintah berharap kebijakan ini dapat mendorong petani untuk tetap berupaya optimal dalam memproduksi beras atau gabah, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga daya beli masyarakat (pengendalian inflasi). "Juga pemerintah memiliki kontrol lebih besar terhadap pasokan dan distribusi pangan strategis tanpa tekanan dari mekanisme pasar yang cenderung fluktuatif sehingga diharapkan tercipta kedaulatan pangan," ujarnya.

Sebab, Mujab melanjutkan, beras atau pangan merupakan salah satu barang publik esensial yang ketersediaannya perlu dijamin dengan tingkat harga terjangkau. "Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu akan berkomitmen untuk terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui berbagai instrumen fiskal dan memperkuat sinergi antara berbagai pihak terkait baik di level regulator, pengawas maupun operator dalam pengelolaan cadangan beras nasional," kata Mujab.

(Dari kanan) Kepala Subdirektorat Investasi BUMN, Kementerian Keuangan, Achmad Syaiful Mujab; Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso; Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi; dan Direktur Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani dalam Diskusi Kementerian Keuangan "Investasi Pemerintah Untuk Cadangan Beras" di Verse Luxe Hotel, Jakarta, pada Jumat, 21 Maret 2025. TEMPO/Lourentius EP

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rahmi Widiriani mengatakan, ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola investasi. Pertama, pemanfaatan dana investasi.

"Jadi dana investasi hanya digunakan untuk pembelian gabah atau beras. Adanya investasi ini jauh lebih baik, karena Bulog membeli langsung ke petani. Kami berharap dengan memiliki anggaran di awal, Bulog bisa lebih cepat mengeksekusi pengadaan," kata Rahmi.

Kedua, dalam pengadaan beras bisa terus berlanjut atau sustain pemanfaatannya dan menjaga hulu ke hilirnya, harus memperhatikan penyalurannya. "Di Perpres 125 tahun 2022 pasal 11, sudah mengatur beberapa kanal untuk penyaluran cadangan beras, salah satunya misalnya untuk kejadian bencana," ujarnya.

Ketiga, stabilisasi harga pangan melalui intervensi cadangan beras pemerintah menjadi hal yang penting. Sebab, beras merupakan makanan pokok. "Terakhir, bagaimana beras atau gabah ada di seluruh gudang Bulog, sehingga merata. Jadi ketika ada kejadian yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan cadangan berasnya itu tidak perlu sampai hitungan hari dan prosedur yang panjang," kata Rahmi.

Adapun, Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso menyambut baik adanya investasi pemerintah untuk cadangan beras atau pangan ini. "Ini sesuatu yang baik, dan dari kami sebenarnya diharapkan kami ini mendapatkan harga yang wajar, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo yang mengatakan petani harus untung, pengusaha juga harus untung," kata Sutarto.

Sutarto pun menegaskan, pihaknya akan selalu mendukung pemerintah untuk kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas harga. "Kami siap bersinergi dan berkolaborasi, termasuk membantu pemerintah menjaga stabilitas pangan, juga stabilitas harga," ujarnya. (*)