PUPR Diminta Evaluasi Rutin Proses Lelang

INFO NASIONAL – Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bina Konstruksi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan evaluasi rutin terhadap proses lelang. Hal itu dikatakan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus sebagaimana termaktub dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, pembahasan program kerja Tahun 2023 dan lain-lain, Selasa 14 Februari 2023.

Utamanya, kata Lasarus, pada kontrak di bawah 80 persen demi terwujudnya kualitas konstruksi yang baik. Selain itu meningkatkan percepatan sertifikasi terampil bagi peserta yang mengikuti pendidikan vokasi.

Komisi V juga meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bina Konstruksi dan BPSDM Kementerian PUPR untuk meningkatkan pengelolaan, perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi. “Serta kerja sama dengan berbagai pihak dan meningkatkan kualitas pengendalian dan pengawasan intern demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan,” sambung Lasarus.

Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bina Konstruksi dan BPSDM Kementerian PUPR juga diminta agar meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan saran, masukan serta usulan Komisi V DPR RI. “Komisi V DPR RI akan mengagendakan rapat khusus terkait persoalan yang ada di Ditjen Bina Kementerian PUPR,” kata Lasarus