Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Ajudan Senior Yoon Suk Yeol Mengundurkan Diri Massal

Sejumlah ajudan senior Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Rabu, 1 Januari 2025, ramai-ramai mengundurkan diri

1 Januari 2025 | 16.42 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Pengunjuk rasa mengecam pernyataan mengejutkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tentang kegagalan darurat militer dan menyerukan pengunduran dirinya di Seoul, Korea Selatan, 5 Desember 2024. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah ajudan senior Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Rabu, 1 Januari 2025, ramai-ramai mengundurkan diri sebagai bentuk sikap yang menyayangkan tindakan Presiden sementara Choi Sang-mok yang menyetujui penunjukan dua hakim baru di persidangan yang akan menentukan nasib Yoon sebagai orang nomor satu di Negeri Gingseng.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mereka yang mengundurkan diri massa itu adalah kepala staf kepresidenan, kepala kepolisian Korea Selatan, penasehat keamanan nasional dan utusan khusus bidang hubungan luar negeri dan keamanan serta sejumlah pejabat dilevel senior sekretaris. Dalam surat pengunduran diri itu, tidak dijelaskan rinci alasan mengundurkan diri.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sumber di kepresidenan mengatakan para ajudan senior kepresidenan itu mengutarakan sudah ingin mengundurkan diri buntut dari pemberlakuan darurat militer oleh Yoon pada 3 Desember 2024, namun pengunduran diri mereka tak diterima. Sumber yang tak mau dipublikasi identitasnya itu karena isu sensitif, mengatakan ada dua sekertaris senior yang telah membantu Choi sejak dia mengambil alih jabatan sebagai presiden sementara. Dua sumber lainnya mengatakan, ajudan yang dimaksud itu tidak terlibat dalam keseharian operasional pemerintahan, hanya saja mereka perlu mengirimkan laporan ke Choi dan menghadiri rapat jika diperlukan.     

Langkah mengundurkan diri massa ini dilakukan sehari setelah Choi secara mengejutkan menyetujui nama dua hakim Mahkamah Konstitusi yang akan menangani sidang pemakzulan atas Presiden Yoon, yang sekarang masih diskors sebagai presiden. Total saat ini ada delapan dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi yang diperlukan untuk menyidangkan kasus Yoon. Putusan Mahkamah Konstitusi setidaknya harus mendapatkan peresetujuan dari enam hakim 

Partai Rakyat Berkuasa, yakni partai yang menggolkan Yoon kekuasaan mengkritik keputusan Choi dengan menyebutnya ‘dogmatik’ dan kurang perhitungan. Choi awalnya adalah Menteri Keuangan Korea Selatan, namun pada 27 Desember 2024, dia naik jabatan setelah Presiden sementara Han Duck-soo dimakzulkan pada 14 Desember 2024. Han awalnya menjabat sebagai perdana menteri. 

Sumber: Reuters

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus