Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

internasional

Bezalel Smotrich: 'Misi Hidup Saya untuk Menggagalkan Berdirinya Negara Palestina'

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich menyebut misi hidupnya untuk membangun Tanah Israel dan menggagalkan pendirian Negara Palestina.

10 September 2024 | 03.10 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, Senin, 9 September 2024, mengatakan bahwa ia sedang berupaya untuk memberikan 500.000 pemukim ilegal di Tepi Barat yang diduduki "hak yang sama dengan setiap warga negara di Israel."

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Saya akan terus bekerja dengan segenap kekuatan saya untuk memungkinkan setengah juta pemukim yang berada di garis depan dan berada di bawah tekanan untuk menikmati hak-hak yang sama dengan setiap warga negara di Israel dan untuk membangun fakta-fakta di lapangan yang akan mencegah berdirinya sebuah negara Palestina," tulis Smotrich di X.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Misi hidup saya adalah untuk membangun Tanah Israel dan menggagalkan pendirian negara Palestina yang akan membahayakan Negara Israel," katanya.

"Ini bukan masalah politik. Ini bersifat nasional dan eksistensial," tambah pemimpin Partai Zionisme Agama sayap kanan itu.

Smotrich bertanggung jawab atas urusan pemukiman di Tepi Barat yang diduduki.

Tepi Barat adalah rumah bagi sekitar setengah juta pemukim ilegal Israel, selain lebih dari 230.000 pemukim di Yerusalem Timur yang diduduki.

Juli lalu, Knesset mengesahkan resolusi yang menolak pendirian negara Palestina, dan menyebutnya sebagai "ancaman eksistensial" bagi Israel.

Ketegangan meningkat di seluruh Tepi Barat yang diduduki karena Israel terus melanjutkan serangannya ke Jalur Gaza, yang telah menewaskan hampir 41.100 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak 7 Oktober.

Setidaknya 692 orang telah terbunuh dan lebih dari 5.700 lainnya terluka oleh tembakan Israel di Tepi Barat yang diduduki, menurut Kementerian Kesehatan.

Sebuah opini penasihat dari Mahkamah Internasional (ICJ) telah menyatakan bahwa pendudukan Israel atas tanah Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun adalah "melanggar hukum" dan menyatakan bahwa pendudukan tersebut harus diakhiri "secepat mungkin" dengan reparasi yang dibayarkan kepada warga Palestina.

MIDDLE EAST MONITOR

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus