Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI membantah kabar ihwal permintaan Rusia untuk mengakses pangkalan TNI Angkatan Udara di Papua. Juru bicara Rolliansyah Soemirat alias Roy mengatakan instansinya belum pernah mendapatkan permintaan semacam itu dari Rusia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Kami belum pernah mendengar mengenai permintaan Rusia untuk menempatkan pesawatnya di pangkalan udara milik Indonesia di wilayah Papua," kata Roy dalam keterangan tertulis, Selasa malam, 15 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Roy turut mempersilakan publik untuk mengakses informasi lebih lanjut dari lembaga yang berkaitan dengan isu tersebut. "Silahkan dapat menghubungi kementerian/instansi terkait," ujarnya.
Sebelumnya, situs Amerika Serikat, Janes merilis laporan berjudul "Indonesia pertimbangkan opsi usai Rusia berupaya mengakses pangkalan AU" pada Senin, 14 April 2025. Dalam laporan Janes, Indonesia menerima permintaan resmi dari Moskow mengenai izin menempatkan pesawat Angkatan Udara Rusia (VKS) di sebuah fasilitas di provinsi paling timur Indonesia.
Berkenaan dengan itu, sumber dari pemerintah Indonesia telah mengonfirmasi kepada Janes bahwa permintaan tersebut diterima oleh kantor Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai bertemu dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Shoigu pada Februari 2025.
Dalam dokumen yang diterima Janes mengenai permintaan itu, Rusia berupaya menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo.
Pangkalan udara itu terletak di Kabupaten Biak Numfor, Papua, dan menjadi markas Skuadron Penerbangan 27 Angkatan Udara Indonesia yang mengoperasikan pesawat pengintai CN235.
Laporan Janes ini akhirnya ikut direspons oleh Australia. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pemerintahnya sudah "berkomunikasi" dengan Indonesia ihwal laporan tersebut.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyatakan bahwa pemerintahnya sedang mencari informasi lebih lanjut dari pemerintah Indonesia.
"Kami dari pihak pemerintah mencoba untuk mengonfirmasi laporan itu dan untuk mengetahui apakah laporan tersebut akurat atau tidak dan seperti apa status permintaan Rusia itu," tutur Wong, dikutip dari ABC Australia.