Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

internasional

Parlemen Thailand Menolak Pencalonan Pita

Parlemen Thailand kembali menolak pencalonan Pita Limjaroenrat sebagai perdana menteri. Diskors sebagai anggota parlemen.

23 Juli 2023 | 00.00 WIB

Image of Tempo
material-symbols:fullscreenPerbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Thailand

Parlemen Kembali Menolak Pita

PARLEMEN Thailand pada Rabu,19 Juli lalu, memblokir pencalonan Pita Limjaroenrat, pemimpin Partai Gerakan Maju (Move Forward), partai pemenang pemilihan umum pada Mei lalu, sebagai perdana menteri. Dari 715 anggota parlemen yang hadir, 395 menolak pencalonan kedua Pita, 312 mendukung, dan 9 abstain. Pekan sebelumnya, pria 42 tahun lulusan Harvard University, Amerika Serikat, ini juga gagal mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Seperti dilaporkan Reuters, sebuah partai atau koalisi partai perlu mendapatkan dukungan mayoritas 375 kursi dari total 749 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat untuk bisa menjadi perdana menteri dan membentuk pemerintahan. Dari 749 kursi itu, 250 diangkat oleh militer di bawah Konstitusi pasca-kudeta pada 2014.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pita kini juga diskors sementara sebagai anggota parlemen oleh Mahkamah Konstitusi setelah ada aduan dari Komisi Pemilihan Umum bahwa dia melanggar Undang-Undang Pemilu. Pita diduga punya saham iTV tapi tidak dicantumkan dalam laporan harta kekayaannya. Pita membantah tuduhan tersebut.


Ukraina

Inisiatif Gandum Laut Hitam Berhenti

KESEPAKATAN Gandum Laut Hitam antara Rusia dan Ukraina yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Turki berhenti pada Selasa, 18 Juli lalu. Rusia menyatakan mundur dari kesepakatan itu sehari sebelumnya karena sejumlah persyaratan yang diminta tak dipenuhi.

Kedua negara adalah pemasok utama gandum, jelai, minyak bunga matahari, dan bahan makanan lain yang diandalkan oleh Afrika, Timur Tengah, dan sebagian Asia. Hampir semua ekspor bahan pangan itu berhenti setelah perang Rusia-Ukraina pecah pada 24 Februari 2022 dan memicu krisis pangan dunia.

Seperti dilansir Al Jazeera, PBB menilai keputusan Rusia itu mengancam ketahanan pangan di negara-negara termiskin. Sebab, kesepakatan itu memungkinkan 32,9 juta metrik ton bahan makanan diekspor dari Ukraina sejak Agustus tahun lalu. Lebih dari separuh biji-bijian itu dikirim ke negara-negara berkembang, termasuk yang mendapat bantuan dari Program Pangan Dunia PBB (WFP).

Setelah menarik diri dari kesepakatan itu, Rusia melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak ke daerah di selatan dan timur Ukraina, termasuk merusak infrastruktur di Pelabuhan Odesa dekat Laut Hitam, salah satu pelabuhan utama untuk ekspor biji-bijian. Rusia mengatakan serangan ini sebagai pembalasan setelah ada ledakan di jembatan yang menghubungkan Rusia dengan Semenanjung Krimea.

Sebagian serangan itu tak bisa dicegat rudal pertahanan udara Ukraina. Militer Ukraina menyatakan pertahanan udaranya menembak jatuh 5 dari 19 rudal jelajah dan 13 dari 19 pesawat tak berawak. Setidaknya 27 orang terluka dan 3 tewas akibat serangan itu.


Irak

Penyerangan ke Kedutaan Swedia

PENGUNJUK rasa di Irak memprotes pembakaran Al-Quran di Swedia dengan menyulut api di gedung Kedutaan Besar Swedia di Kota Bagdad, Kamis pagi, 20 Juli lalu. Pemerintah Irak juga mengusir Duta Besar Swedia. Duta Besar Finlandia untuk Irak, Matti Lassila, mengatakan staf Kedutaan Swedia dan Finlandia selamat. Lokasi kedutaan dua negara itu bersebelahan.

Pendukung ulama Syiah Irak Muqtada al-Sadr saat protes pembakaran Alquran di Stockholm, di Baghdad, Irak 21 Juli 2023. Reuters/Alaa Al-Marjani

Penyerbuan oleh massa yang membawa spanduk tokoh Syiah, Muqtada al-Sadr, itu juga untuk memprotes perusakan kedua Al-Quran di depan Kedutaan Irak di Stokholm, Swedia. Menurut Al Jazeera, demonstran di Swedia merusak sebagian Al-Quran, tapi tidak membakarnya.

Salwan Momika, pengungsi asal Irak, membakar Al-Quran di tengah demonstrasi di Stokholm karena menganggap agama Islam berdampak negatif terhadap demokrasi. Polisi memberi izin karena sejalan dengan pelindungan terhadap kebebasan berpendapat dalam konstitusi, tapi akan membuka penyelidikan mengenai dugaan “hasutan terhadap kelompok etnis” karena pembakaran itu sangat dekat dengan sebuah masjid.

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus