Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Sergio Mattarella mengatakan kepada Elon Musk pada Rabu, 13 November 2024, untuk tidak mencampuri urusan Italia setelah miliarder AS tersebut mengatakan bahwa para hakim di Roma yang memblokir inisiatif anti-imigrasi pemerintah harus segera angkat kaki.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pernyataan yang sangat tidak biasa dari kepala negara Italia itu muncul dengan latar belakang meningkatnya ketegangan antara koalisi yang berkuasa dan peradilan yang telah menarik perhatian Musk, yang merupakan teman Perdana Menteri Giorgia Meloni.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Para hakim ini harus pergi," tulis Musk di X pada Selasa, mengacu pada panel hakim Roma yang telah mempertanyakan legalitas inisiatif pemerintah untuk menahan para pencari suaka di Albania - sebuah langkah yang bertujuan untuk mencegah imigrasi ilegal.
Langkah para hakim tersebut berarti sekelompok kecil migran yang baru saja dibawa ke Albania harus dibawa kembali ke Italia, menimbulkan keraguan pada rencana utama Meloni untuk menindak tegas para pendatang yang tidak beraturan.
Komentar Musk ini dimuat di halaman depan surat kabar Italia pada Rabu dan muncul hanya beberapa jam sebelum Presiden terpilih AS Donald Trump memberinya peran utama yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien di Amerika Serikat.
"Italia adalah negara demokratis yang hebat dan... tahu bagaimana mengurus dirinya sendiri," kata Mattarella, yang secara konsisten menduduki puncak jajak pendapat sebagai pemimpin yang paling dihormati di Italia.
"Siapa pun, terutama jika, seperti yang diumumkan, dia akan mengambil peran penting dalam pemerintahan di negara sahabat dan sekutu, harus menghormati kedaulatannya dan tidak dapat memberikan dirinya sendiri untuk mengeluarkan instruksi."
Tidak ada komentar langsung dari Musk tentang X, tetapi setelah pernyataan Mattarella keluar, dia kembali ke masalah migrasi, menulis: "Apakah rakyat Italia hidup dalam demokrasi atau apakah otokrasi yang tidak terpilih yang membuat keputusan?"
Meskipun Meloni belum memberikan komentar apa pun di media sosialnya, Wakil Perdana Menteri Matteo Salvini menyambut baik campur tangannya. "@elonmusk benar," katanya di X pada Selasa.
Pengadilan Uni Eropa Jadi Pusat Perhatian
Kontroversi ini berkisar pada keputusan Pengadilan Kehakiman Uni Eropa (ECJ) pada Oktober, yang menyatakan bahwa tidak ada negara asal yang dapat dianggap aman jika hanya sebagian saja dari negara tersebut yang berbahaya – sebuah posisi yang mempertanyakan kebijakan Italia yang mencoba memulangkan para migran yang tidak memiliki visa ke negara asalnya.
Keputusan ECJ tersebut merujuk pada kasus di Ceko, namun berlaku untuk seluruh Uni Eropa dan muncul ketika pemerintah Meloni membangun pusat-pusat penahanan di Albania yang bertugas memproses para migran yang tertangkap di laut saat mereka mencoba mencapai Italia.
Pusat-pusat tersebut dimaksudkan untuk mempercepat proses repatriasi, tetapi pengadilan Roma mengatakan bahwa hal ini tidak boleh terjadi sebelum ECJ memberikan klarifikasi lebih lanjut.
Akibatnya, dua kelompok kecil migran yang dibawa ke Albania dalam tiga minggu terakhir telah segera dipindahkan ke Italia, meninggalkan skema tersebut dalam ketidakpastian hukum.
Mahkamah Agung Italia akan meninjau kembali legalitas langkah pengadilan Roma pada awal Desember, namun keputusan akhir akan tetap berada di tangan ECJ, kata para ahli hukum.
Seorang pejabat ECJ mengatakan pada Rabu bahwa pengadilan yang berbasis di Luksemburg itu bisa memakan waktu berbulan-bulan untuk mengklarifikasi apakah Italia dapat secara legal memulangkan para migran ke negara-negara yang dianggap aman, seperti Mesir, Tunisia dan Bangladesh.
Data resmi ECJ terbaru menunjukkan bahwa dibutuhkan rata-rata 16,1 bulan untuk mencapai keputusan, meskipun waktu ini dapat dipotong jika pengadilan memutuskan untuk mempercepat proses.
Pejabat tersebut, yang menolak untuk disebutkan namanya, mengatakan bahwa hal ini "sangat memungkinkan" mengingat perhatian besar yang ditimbulkan oleh perselingkuhan tersebut, tetapi meskipun demikian, masih perlu waktu berminggu-minggu untuk mengeluarkan opini.
REUTERS
Foto 
