Untuk yang banyak uang

DEMOKRASI di AS menelan biaya besar. Tahun ini, biaya kampanye pemilihan umum saja mencapai US$ 800 juta (Rp 504 milyar. Dari jumlah itu US$ 250 juta (Rp 157 milyar) dipakai untuk dana kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden. Dengan US$ 800 juta itu, Indonesia pasti akan bisa membangun proyek (kilang minyak) bydrocracker di Dumai yang--karena kesulitan pembiayaan--masih tertunda. Sekali ini, dengan dana besar, rakyat AS juga memilih anggota Senat, House of Representatives (DPR) dan kadang gubernur. Banyak calon menyelenggarakan kampanye lewat televisi. Jaringan televisi di suatu kota besar menetapkan biaya US$40 ribu (Rp 25 juta) tiap 30 detik. Selain itu, calon presiden dan wakil presiden juga harus mengeluarkan uang untuk membiayai perjalanan antar kota atau antar negara bagian. Penginapan di hotel, telepon, pasang iklan di koran dan radio juga memakan dana besar. John Connally, calon presiden (Republik), misalnya sudah mengeluarkan lebih US$12 juta (Kp 7,5 milyar) pada pemilihan tingkat permulaan (primary), sebelum akhirnya mengundurkan diri. Sedang Senator Edward Kennedy, calon presiden (Demokrat), telah menghabiskan US$17 juta (Rp 11 milyar). Sebagian biaya kampanye itu sesungguhnya datang dari sumbangan perorangan dan perusahaan (lembaga). Untuk mengurangi pengaruh politik para penyumbang pemerintah federal tahun 1974 menelurkan suatu Undang-Undang yang membatasi besar sumbangan. Seseorang kini hanya diperbolehkan menyumbang paling tinggi US$1.000 (Rp 630 ribu). Sedang perusahaan (lembaga) paling besar US$5.000 (Rp 3,1 juta). UU itu juga menetapkan biaya maksimum US$10 juta (Rp 6,3 milyar) bagi setiap calon presiden atau wakil presiden untuk menyelenggarakan kampanye sebelum partainya mengadakan konvensi. Tapi seorang calon bisa juga memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah federal. Syaratnya ialah ia harus dapat menunjukkan bahwa pencalonannya mendapat dukungan sekurang-kurangnya 200 pemilih yang tersebar di 20 negara bagian. Bila syarat tersebut dipenuhi, sang calon berhak menerima setinggi-tingginya US$7 juta (Rp 4,4 milyar), atau separuh dari pengeluarannya pada pernilihan tingkat permulaan (sebelum konvensi partai). Setelah konvensi menetapkan calon, maka calon partai masing-masing boleh melakukan kampanye dengan biaya maksimum US$30 juta (Rp 19 milyar) yang disediakan pemerintah federal. Jumlah tersebut merupakan batas yang boleh dipakai jika seorang calon mengharapkan bantuan pemerintah federal. Bila calon tidak menghendaki bantuan pemerintah federal, ia diperbolehkan mengeluarkan biaya sesukanya. Sebelum UU biaya kampanye (1974) ditelurkan, Richard Nixon (1972), misalnya, pernah mengeluarkan biaya sampai US$50 juta (Rp 31,5 milyar). Reagan dan Carter, dalam kampanye kemarin, ternyata lebih senang mengharapkan bantuan pemerintah federal. Namun kalau uang pribadinya tak banyak, sang calon tak akan sempat menonjol. Rakyat Amerika umumnya memahami bahwa bila ingin terjun ke politik, seseorang perlu punya uang banyak.