Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Korea Selatan pada Jumat, 3 Januari 2025, gagal menahan Presiden Yoon Suk Yeol yang sedang diskors karena memberlakukan darurat militer. Pasalnya, ratusan pendukung yoon menghalangi upaya penangkapan dengan cara berkumpul di depan rumah dinas Yoon. Mereka bahkan berunjuk rasa sejak subuh dan berjanji akan menghalang-halangi segala bentuk upaya untuk menahan Yoon.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Otoritas dari Badan Korupsi Pejabat Tinggi Korea Selatan (CIO) tiba di gerbang rumah dinas Yoon sekitar pukul 7 pagi waktu setempat dengan berjalan kaki. Di dalam komplek rumah dinas presiden Korea Selatan itu, otoritas CIO dan aparat kepolisian Korea Selatan sudah diadang Pasukan Pengaman Presiden dan tentara yang bertugas mengamankan presiden. Kementerian Nasional Pertahanan Korea Selatan mengatakan tentara yang ada di rumah Yoon berada di bawah komando Pasukan Pengaman Presiden.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Otoritas CIO lalu memutuskan mundur dan tak jadi menahan Yoon sekitar pukul 13.30 siang dengan alasan waswas dengan keamanan personel CIO. Tak lama, CIO menyatakan sangat menyayangkan sikap Yoon yang tak mau bekerja sama.
CIO akan mempertimbangkan langkah berikutnya. Kepolisian Korea Selatan yang menjadi bagian dari tim investigasi, telah menetapkan kepala pasukan pengaman presiden dan wakilnya, sebagai terduga pelaku yang menghalang-halangi otoritas penegakan hukum yang hendak menjalani tugas. Keduanya akan dipanggil untuk diinterograsi pada Sabtu, 4 Januari 2025. Menghalang-halangi aparat penegak hukum dalam bertugas masuk kategori tindak kriminal karena seorang presiden Korea Selatan tak punya imunitas terhadap hukum.
Sebelumnya pada Selasa, 31 Desember 2024, pengadilan mengesahkan surat penahanan terhadap Yoon setelah dia beberapa kali mengabaikan pemanggilan pemeriksaan terkait keputusannya memberlakukan darurat militer pada Desember lalu. Putusan pengadilan ini berlaku hanya sampai 6 Januari 2025.
Dalam sebuah pernyataan, tim hukum Presiden Yoon mengatakan CIO tidak punya otoritas untuk menginvestigasi kasus Yoon yang dikaitkan sebagai upaya pemberontakan. Yoon juga menyayangkan CIO mencoba menjalankan perintah penahanan yang illegal di area keamanan yang sensitif.
Sumber: Reuters
Pilihan editor: Pengadilan Terbitkan Surat Penahanan pada Yoon Suk Yeol
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini