Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Newsletter

Indikasi Pelanggaran HAM dalam Penembakan Siswa SMK di Semarang

Komnas HAM menemukan indikasi pelanggaran HAM dalam kasus ini. Benarkah ada fakta-fakta yang ditutupi oleh penyidik?

7 Desember 2024 | 21.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

HUKUM

Indikasi Pelanggaran HAM dalam Penembakan Siswa SMK di Semarang

Polisi belum menetapkan Ajun Inspektur Dua Robig Zaenudin sebagai tersangka atas insiden penembakan yang menewaskan siswa SMK Negeri 4 Semarang, Gamma Rizkynata Oktafandy. Komnas HAM menemukan indikasi pelanggaran HAM dalam kasus ini. Benarkah ada fakta-fakta yang ditutupi oleh penyidik? Laporan lengkapnya di sini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

NASIONAL

Pengawas Badan Telik Sandi di DPR

Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Tim Pengawas Intelijen DPR. Tim itu diklaim menjadi representasi rakyat dalam mengawasi kinerja intelijen agar tidak melenceng dari tugas pokok dan fungsi kerjanya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Laporan dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)—kini Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)—memaparkan temuan 55 masalah pengawasan intelijen yang dihadapi aktor pengawas. DPR bukanlah satu-satunya lembaga yang bisa mengawasi badan telik sandi tersebut. Berdasarkan riset LIPI sejak 2020, problem setiap aktor pengawas itu terdiri atas DPR dengan 14 masalah, lembaga presiden 10, pengadilan negeri 4, lembaga independen negara 7, internal 4, publik 11, dan internasional sebanyak 5 masalah.

Problem di pengadilan negeri biasanya berhubungan dengan pengaruh atau intervensi elite politik terhadap sistem dan proses peradilan. Sedangkan di DPR dan lembaga presiden mengerucut pada dinamika politik internal DPR yang bermuara pada politik transaksional. Adanya politik transaksional dikhawatirkan sejumlah pegiat HAM dan demokrasi bakal menghambat proses pengawasan terhadap intelijen. Lalu, apa saja yang harus dilakukan? Baca laporan lengkapnya di sini.

EKONOMI DAN BISNIS

Mengapa Barang Impor Ilegal Terus Membanjir

Nilai barang impor ilegal yang disita pemerintah sepanjang Januari-November 2024 mencapai Rp 6,1 triliun. Mayoritas barang selundupan yang ditemukan merupakan komoditas tekstil dan produk tekstil. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan potensi kerugian negara Rp 3,9 triliun. Pemerintah pun berencana membuat satuan tugas impor barang. Lembaga tersebut berbeda dengan Satuan Tugas Pengawasan Impor yang masih bekerja saat ini. Untuk apa ada satuan tugas baru? Baca selengkapnya berikut ini.

FILM

Dominasi Film Seni di JAFF 2024

Film seni (arthouse film) mendominasi Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2024. Film arthouse bertujuan memenuhi nilai artistik ketimbang komersial dan ditujukan untuk pasar terbatas, seperti Samsara karya Garin Nugroho, yang menjadi film pembuka JAFF 2024. Festival film di Yogyakarta itu juga menggelar diskusi soal formula baru film komedi Indonesia. Mengapa unsur ketegangan dianggap penting dalam film humor? Baca selengkapnya di sini.

EDITORIAL

Risiko Memakai Dana Jaminan Hari Tua untuk Proyek 3 Juta Rumah

Pemerintah akan memakai saldo Jaminan Hari Tua untuk membiayai program 3 juta rumah. Godaan kebijakan populis. Selengkapnya baca di sini.

OPINI

Urgensi Perencanaan Pembangunan Daerah Berwawasan Lingkungan

Tidak semua kepala daerah memahami dampak perubahan iklim. Bagaimana pemerintah daerah menyusun RPJMD berwawasan lingkungan? Laporan lengkapnya di sini.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus