Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Isi perjanjian Linggarjati merujuk kepada pengakuan secara de facto Belanda terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Perjanjian ini diadakan setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Penerimaan internasional dari negara lain menjadi faktor penting pengukuhan sebuah negara yang baru bebas dari penjajahan.
Perjanjian Linggarjati
Seperti dikutip dari laman pelajaran.co.id, perundingan Linggarjati adalah perjanjian antara pihak Indonesia dan Belanda. Sementara, Inggris ikut dalam perundingan sebagai mediator.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Perundingan Linggarjati atau disebut Perundingan Linggajati merupakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan kesepakatan mengenai status kemerdekaan Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Sebelum terjadinya perundingan Linggarjati, pemerintahan Belanda dan Indonesia duduk dalam satu meja dalam Perundingan Hoge Veluwe. Sayangnya, tidak ada titik temu di antara pertemuan tersebut. Sehingga beberapa tokoh nasional Indonesia menginisiasi sebuah kesepakatan bersama Belanda yang disebut sebagai perjanjian Linggarjati.
Tujuan Perundingan Linggarjati
Alasan Indonesia mencanangkan perjanjian Linggarjati didasarkan pada upaya negara untuk memperoleh legalisasi atas kemerdekaan. Selain itu, Indonesia mengharapkan beberapa wilayah kepulauan meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui hal ini, Indonesia juga lebih memilih jalur diplomasi dan menghindari opsi gencatan senjata.
Isi Perjanjian Linggarjati
1. Pemerintah Belanda menyatakan eksistensi Republik Indonesia yang terdiri dari Jawa, Madura, dan Sumatera. Serta diwajibkan meninggalkan wilayah Indonesia sebelum 1 Januari 1949.
2. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk RIS (Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat) sebelum 1 Januari 1949. Kawasan dalam RIS merupakan bekas Hindia Belanda meliputi RI, Kalimantan, dan juga Timur Besar.
3. Belanda dan RIS setuju dengan pembentukan Uni Indonesia – Belanda yang akan dipimpin oleh Ratu Belanda
Tokoh Perjanjian Linggarjati
1. Indonesia mengirimkan sejumlah tokoh perjanjian Linggarjati, diantaranya ialah Sutan Syahrir (ketua), Mr. Susanto Tirtoprodjo, Mohammad Roem, dan Dr. A. K. Gani selaku anggota.
2. Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn (ketua kelompok), Vanpool, dan De Boor selaku anggota.
3. Inggris diminta menjadi penengah yang diwakili oleh Lord Killearn.
Waktu dan Lokasi Perjanjian Linggarjati
Dilansir dari laman kemlu.go.id, perundingan Linggajati yang diselenggarakan di Desa Linggajati pada tanggal 11-13 November. Perundingan Linggajati menghasilkan apa yang di kemudian hari Persetujuan Linggajati yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk (kini Istana Merdeka) di Jakarta.
Gedung Perundingan Linggajati sendiri terletak di Desa Linggarjati, Kampung Cipaku, kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Desa ini terletak di ketinggian 400 meter di atas permukaan air laut. Gedung ini dipilih atas usulan Menteri Sosial RI saat itu, Maria Ulfah. Alasannya, tidak jauh dari Jakarta dan berada di wilayah kekuasaan RI. Selain itu, suasana Kuningan yang sejuk dan nyaman memberikan nilai tambah sebagai tempat perundingan.
Pada awalnya, beberapa pihak menganjurkan perundingan diselenggarakan di Jakarta. Namun dalam Buku Petite Histoire, republik menolak karena Jakarta telah dikuasai Sekutu. Belanda juga enggan apabila pertemuan dilaksanakan di Yogyakarta. Sampai akhirnya ditetapkan jalan tengah, yakni di Istana Rijswijk.
Manfaat dan Dampak Perjanjian Linggarjati
Manfaat perjanjian Linggarjati yang didapatkan Indonesia ialah citra di mata dunia internasional yang makin kuat, dengan pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia, serta ikut mendorong negara-negara lain untuk secara hukum mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto yakni bagian Jawa, Madura, dan Sumatera.
Sedangkan dampak negatifnya ialah gagalnya Indonesia merebut wilayah dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, Indonesia juga harus mengikuti Persemakmuran Indonesia-Belanda. Belanda juga berkesempatan untuk membangun kekuatan untuk melakukan agresi militer. Hasil perjanjian Linggarjati juga ditentang oleh sejumlah pihak, misalnya dari Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata.
MELYNDA DWI PUSPITA