Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti penyelesaian isu pertanahan dianggap sebagai hal fundamental untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
"Banyak juga kemiskinan struktur itu disebabkan oleh turun-temurun tidak memiliki aset tanah,” kata AHY di Bandung, Jawa Barat, Ahad malam, 9 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.
AHY menyebutkan permasalahan tanah tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN menggerakkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Sebab, dengan sertifikasi tanah, kata AHY, tak hanya memberikan keadilan dan kesejahteraan, tapi juga memberi nilai tambah ekonomi melalui pungutan PPh, BPHTB, PNBP, maupun hak tanggungan.
Dalam kesempatan itu juga, AHY juga menggarisbawahi pentingnya pemerintah daerah untuk segera mendapatkan status lengkap, yakni status yang diberikan kepada kota/kabupaten yang semua bidang tanahnya sudah terpetakan dan terdaftar dengan baik.
Tak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa status kota lengkap akan mempersempit terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan antarwarga, antara warga dengan perusahaan, pihak swasta, dan korporasi, maupun warga dengan pemerintah.
Apalagi saat ini, hampir 60 persen laporan yang diterima Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) berhubungan dengan konflik tanah pertanahan dan agraria.
Foto: tempo.co
Editor: Ridian Eka Saputra
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
