Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengaku lembaganya telah menerima anggaran sebanyak Rp 71 triliun. Dia mengatakan uang itu untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat makan bergizi gratis hingga Desember 2025.
"Jadi kami sudah menerima uang Rp 71 triliun yang sebetulnya akan dilakukan untuk melayani 3 juta dari Januari sampai April, dari April ke Agustus itu 6 juta, kemudian dari Agustus akhir ke Desember itu 15 sampai 17,5 juta," kata Dadan dalam sambutannya di Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2025.
Dia mengatakan suksesnya program ini salah satunya adalah dari faktor anggaran. Dadan berujar saat ini lembaganya tidak terlalu mempermasalahkan soal anggaran. "Nah anggaran ini tidak terlalu masalah sekarang karena apapun Pak Presiden akan lakukan untuk program makan bergizi gratis," ucap dia.
Dadan mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mendapatkan laporan mengenai program ini. Prabowo, kata Dadan, sering menarima laporan bahwa banyak anak-anak yang iri dan minta untuk segera mendapatkan makan bergizi gratis.
Sementara itu, hingga kini sudah terdapat 638 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Dadan mengatakan jumlah ini terus bertambah sejak peresmian program itu pada 6 Januari 2025.
"Sudah menjangkau lebih dari 150 ribu penerima manfaat," ucap Dadan.
Dia mengatakan angka itu bertambah dari sebelumnya, 245 SPPG. Jumlah itu adalah saat uji coba yang sudah berlangsung 13 bulan. "Hari ini bertambah 393," kata dia.
BGN menargetkan membentuk 5.000 SPPG di 2025. Jumlah ini untuk melayani 15-17,5 juta penerima manfaat makan bergizi gratis.
Foto: tempo.co
Editor: Ridian Eka Saputra
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
