Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia Raya menilai Erick Thohir telah gagal memimpin BUMN. Ketua Umum Federasi Sutisna mengatakan, alih-alih membentuk tata kelola yang efisien dan strategis, kepemimpinan Erick justru syarat akan kasus korupsi dan konflik kepentingan. Karena itu dia meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap kinerja Erick Thohir.
"BUMN saat ini sarat dengan Koruptor dan cawe cawe politik jabatan direksi dan komisaris yang ditempatkan di BUMN tersebut," ujar Sutisna dalam keterangan resminya pada Jumat, 7 Maret 2025.
Dia menuturkan, selama Erick menjabat, terdapat sederet kasus korupsi dengan nilai fantastis. Beberapa diantaranya adalah kasus korupsi tata kelola timah oleh PT Timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Kemudian kasus korupsi 10 ton emas di PT Antam dengan kerugian mencapai Rp 1 triliun, dan teranyar kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga yang merugikan negara hingga Rp 1 Kuadriliun. "Selain kerugian negara, masyarakat sebagai konsumen juga dirugikan," kata Sutisna.
Selain itu, ada juga kasus korupsi PT Indonesia Farma. Sutisna menceritakan aksi culas direksi di perusahaan tersebut menyebabkan keuangan perusahaan sekarat, yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah pekerja. Bahkan, PT Indofarma Global Medika, anak usaha perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang farmasi dan alat kesehatan tersebut dinyatakan pailit sehingga berimbas pada lebih dari 600 pekerja di PHK massal.
Tak hanya kasus korupsi, Sutisna menyebut BUMN juga kerap dipenuhi dengan konflik internal. Dia menyinggung soal Direktur PT.Garuda Indonesia (Persero)Tbk yang sewenang-wenang merekrut karyawan dari luar perusahaan untuk mengisi jabatan penting di Garuda.
Kemudian gejolak di antara karyawan juga terjadi di PT Sarinah. Direktur Utama Sarinah merekrut karyawan terus menerus sejak November 2020 meski sudah ditegur oleh induk holding PT Injourney. Bahkan, Sarinah merekrut karyawan yang berusia lebih dari 56 tahun dengan gaji yang lebih besar dibandingkan dengan karyawan yang lebih dulu berkarir di perusahan tersebut.
Menurut dia, deretan masalah tersebut seharusnya sudah cukup untuk membuat Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Erick. "Presiden perlu mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Menteri BUMN untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar efektif," kata dia. Hal itu dilakukan untuk memperbaiki struktur manajemen dan meningkatkan transparansi dalam tubuh BUMN.
Foto: tempo.co
Editor: Ridian Eka Saputra
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
