Komisi I DPR kembali melanjutkan pembahasan mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Rapat yang dilakukan secara tertutup ini membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) dari revisi Undang-Undang TNI ini dilakukan selama dua hari, pada 14-15 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Panitia kerja atau Panja revisi UU TNI dari Komisi I DPR RI menggelar rapat tertutup di Hotel Fairmont, salah satu hotel bintang lima di bilangan Jakarta Pusat. Dalam salinan dokumen yang diterima Tempo, rapat berlangsung sejak Jumat siang pukul 13.30 hingga pukul 22.00 WIB. Rapat kemudian berlanjut pada Sabtu dari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejumlah perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendatangi lokasi rapat RUU TNI tersebut pada Sabtu, 15 Maret 2025. Mereka tiba di hotel dan merangsek masuk ke dalam salah satu ruangan yang difungsikan sebagai tempat rapat.
Tidak ada pengawalan ketika akhirnya para perwakilan koalisi masuk untuk menginterupsi rapat tersebut. Di dalam ruang rapat, orator aksi menjelaskan alasan penolakan mereka terhadap rapat kilat yang digelar DPR itu.
Hanya saja, aksi mereka di dalam ruang rapat terbilang sangat singkat. Petugas keamanan langsung menarik paksa mereka untuk keluar dari ruang rapat. Salah seorang orator bahkan terjatuh lantaran didorong saat dipaksa keluar oleh petugas keamanan hotel.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan revisi UU TNI berpeluang dibawa ke dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 Maret 2025. "Apabila sudah selesai mungkin bisa dibawa," katanya di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025.
Namun, Dasco juga tak menutup kemungkinan bila RUU TNI itu tidak akan dibawa dalam rapat paripurna pekan ini. Sebab masih ada pembahasan oleh tim perumus dan tim sinkronisasi dalam rapat panja, sebelum dibahas kembali bersama pemerintah di rapat kerja.
"Apabila tim perumus, tim sinkronisasinya belum selesai (membahas), ya, mungkin belum bisa dibawa (di rapat paripurna)," ucapnya.
Adapun pimpinan DPR dijadwalkan bakal menggelar rapat paripurna penutupan Masa Sidang II Tahun 2024-2025 pada Kamis, 19 Maret 2025.
Usai menggelar rapat konsinyering panja RUU TNI pada 14 dan 15 Maret di Hotel Fairmont Jakarta, kini Komisi bidang Pertahanan dan Keamanan DPR dan pemerintah sedang melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang itu.
Sufmi Dasco membantah bila pembahasan RUU TNI ini dilakukan dengan mengebut. Menurut dia, pembahasan RUU TNI ini sudah dilakukan oleh komisi bidang pertahanan dalam beberapa bulan terakhir.
Video: youtube/Komisi 1 DPR RI, Youtube/Sekretariat Presiden, KontraS
Editor: Ridian Eka Saputra
