Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mewaspadai politik uang dalam pemungutan suara ulang pada Pilkada 2024.
Kepala desa rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik saat pemilihan umum digelar.
Rahmat Bagja mendorong evaluasi pelaksanaan pemilihan umum serentak.
MENGHADIRI rapat bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi pemerintahan dan pemilihan umum di Senayan, Jakarta, pada akhir Februari 2025, Rahmat Bagja ditanyai soal potensi munculnya masalah dalam pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala daerah 2024. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum itu mengidentifikasi adanya kemungkinan problem karena perubahan dukungan partai, politik uang pada masa kampanye, dan gangguan keamanan ketika penghitungan suara digelar.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
