Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
ZULKIFLI Hasan membanting koran ke atas meja. Brak! Ia berdiri sambil bertolak pinggang setelah menunjuk judul berita salah satu koran: "Zulkifli Hasan Curi Suara DPD". "Kok, bisa ya pakai kata curi?" ujarnya. Dipijit dua pelipisnya penuh tekanan, seakan-akan ada gumpalan batu tertanam di sana. "Ah, tapi sudahlah, dimaafkan. Saya tidak mau bikin kompor meleduk," katanya.
Sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru, ia ingin menciptakan suasana sejuk sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober nanti. Ia berjanji berkomunikasi lebih dekat dengan semua pihak agar acara itu lancar. "Akan saya temui Pak Jokowi dan Pak SBY."
Zulkifli—dari Fraksi Partai Amanat Nasional—terpilih menjadi Ketua MPR periode 2014-2019 melalui proses pemungutan suara di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, pada Rabu dinihari, 8 Oktober lalu. Ia terpilih lewat Paket B yang diusung lima fraksi pro-Prabowo Subianto dengan 347 suara. Sedangkan Oesman Sapta Odang meraih 330 suara lewat Paket A yang diusulkan lima fraksi pro-Joko Widodo dan satu kelompok Dewan Perwakilan Daerah.
Kamis siang pekan lalu, Heru Triyono, Rusman Paraqbueq, Nur Alfiyah, dan fotografer Dhemas Reviyanto Atmodjo dari Tempo menemuinya untuk wawancara di ruangan barunya, lantai 9 Gedung Nusantara III Dewan Perwakilan Rakyat. Dia baru saja melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk mempersiapkan acara pelantikan.
Zulkifli menjawab semua pertanyaan dengan blakblakan, termasuk dugaan keterlibatannya dalam kasus suap tukar-menukar kawasan hutan di Bogor. "Pin Garuda Ketua MPR berbeda dong dengan anggota," katanya memperlihatkan pin yang dipakainya di dada sebelah kiri setelan safari birunya.
Ada kabar, kelompok pro-Prabowo akan menggagalkan pelantikan presiden pada 20 Oktober nanti....
Memangnya saya ada potongan menggagalkan? Tidak ada itu. Belum pernah ada yang mengajak ke saya, "Kita gagalkan, yuk."
Apakah wacana itu berdengung di koalisi Prabowo?
Saya bingung wacana dari mana itu. Selama saya rapat di koalisi, tidak pernah ada yang membicarakan itu.
Anda dan empat Wakil Ketua MPR akan hadir dalam pelantikan?
Wajib. Kami ingin sukses.
Kalau semua pimpinan MPR mangkir, pelantikan Joko Widodo sebagai presiden bisa gagal?
Jangan jelek terus berpikirnya. Kami kompak. Yakin saja. Ada Pak OSO (Oesman Sapta Odang) yang didukung Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla.
Bukankah Partai Persatuan Pembangunan merapat ke koalisi Jokowi hanya saat pemilihan Ketua MPR?
Tetap saja, tidak ada jalan untuk menggagalkan.
Kalau nantinya, setelah Jokowi dilantik, koalisi Prabowo akan memakzulkan Jokowi, Anda akan mematuhinya?
Yang berhak melakukan impeachment (pemakzulan) itu tiga perempat jumlah anggota MPR dan disetujui dua pertiga dari peserta yang hadir. Sekarang mana bisa? Apalagi PPP sudah menyeberang. Kecuali PDI Perjuangan sendiri yang mau.
Apa yang membuat Joko Widodo bisa dimakzulkan?
Rumit. Harus ada pelanggaran konstitusi yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Impeachment diajukan oleh DPR, setelah itu hasil rapat paripurna diserahkan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian dikembalikan lagi ke MPR. MPR akan menggelar sidang paripurna untuk memutuskan pemberhentian presiden. Tapi, ya itu tadi, sidang tersebut harus dihadiri tiga perempat anggota MPR dan disetujui dua pertiga dari peserta yang hadir. Itu sesuatu yang mustahil.
Menurut Anda, Joko Widodo memiliki riwayat melanggar konstitusi?
Saya kira tidak. Kita tahu reputasi beliau.
Sebagian kalangan khawatir sejarah akan berulang. Dulu Ketua MPR dari PAN, Amien Rais, berhasil memakzulkan Gus Dur dari kursi presiden, sekarang Anda dari PAN juga.
Nah, kompor lagi. Makanya jangan terlalu berimajinasi liar. Enggak kelar-kelar.
Jadi isu yang menyebutkan MPR bakal menggagalkan pelantikan presiden Joko Widodo tidak benar?
Kalau benar, itu bunuh diri namanya. Kalau pelantikan ini gagal, yang malu bukan presiden terpilih, tapi kami dong sebagai pelaksana.
Itu komitmen Anda?
Kalau ada apa-apa, yang paling bertanggung jawab saya. Media jangan memanas-manasi lagi. Kasihlah yang sejuk-sejuk sampai tanggal 20 nanti. Jika tanggal 22 mau agak panas sedikit, terserah.
Koalisi Prabowo berencana mengembalikan pemilihan presiden ke MPR?
Tidak pernah mendengar itu. Masak, kita mau kembali lagi. Tidak mungkin dong mundur.
Bukankah usul itu berasal dari politikus PAN, Herman Kadir, yang juga wakil sekretaris jenderal partai?
Tidak ada nama dia di PAN. Dia itu ngelindur.
Secara pribadi, Anda setuju rencana mengembalikan pemilihan presiden ke MPR?
No way. Saya pagarnya. Selama lima tahun itu tidak akan terjadi. Tidak usah khawatir.
Bagaimana dengan usulan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara di atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif....
Saya ini baru satu hari masuk kerja. Pelantikan saja belum.
Apa persiapan MPR menjelang pelantikan presiden?
Semua dipercepat. Saya menjadwalkan menemui Pak Jokowi dan Pak SBY. Makanya hari ini (9 Oktober 2014) kami undang KPU dan DKPP, lengkap dengan ketuanya, untuk membicarakan hal teknis pelantikan. Pada Senin mendatang (14 Oktober 2014) kami juga akan mengundang fraksi-fraksi di MPR untuk rapat persiapan.
Apa saja hal teknis yang dibahas dengan KPU dan DKPP?
Misalnya, apakah Presiden SBY juga harus berpidato, atau Pak Jokowi saja. Kami membahas yang sensitif juga.
Soal apa?
Tidak perlu saya sampaikan. Nanti panas lagi. Anda ini mau tahu saja.
Disepakati juga soal waktu pelantikannya, pagi, siang, atau malam?
Pukul 10 pagi. Kalau soal waktu, kami (MPR) yang memutuskan.
Bukankah direncanakan berlangsung malam untuk mengantisipasi hal yang tidak dikehendaki?
Tidak.
Kabarnya, Istana juga meminta pelantikan pada malam hari, karena paginya akan ada acara serah-terima dulu....
Tidak.
Setelah terpilih sebagai Ketua MPR, Anda mendapat ucapan selamat dari Joko Widodo?
Saya memang dekat dengan dia. Pak JK (Jusuf Kalla) juga mengucapkan selamat.
Tanpa koar-koar, koalisi Prabowo justru mengusung Anda sebagai calon Ketua MPR pada menit-menit terakhir. Ini strategi dari awal?
Bukan. Prosesnya benar-benar cepat, hanya 30 menit paket itu terbentuk.
Lalu, kok, bisa cepat berubah dari Demokrat menjadi PAN?
Saya tahunya mendapat perintah saja. Itu pembicaraan pimpinan partai.
Bukankah Ketua MPR itu disepakati jadi jatah Demokrat, yang mengusung Nurhayati Ali Assegaf?
Betul, tapi kemudian semua partai sudah ikhlas.
Siapa yang memerintahkan Anda untuk maju?
Pimpinan koalisi.
Prabowo?
Di koalisi kami tidak ada yang dominan satu orang, semua sepadan.
Apa yang terjadi pada malam pemilihan Anda itu?
Pukul 9 malam, saat dimulainya paripurna, saya dipanggil ke Hotel Mulia. Awalnya saya menolak menjadi Ketua MPR.
Kenapa?
Karena partai saya nomor sekian di koalisi, kok tiba-tiba ditunjuk. Tapi pada akhirnya itu adalah perintah. Ya, kalau perintah, sudah wajib.
Jumlah 347 suara untuk Anda dan Oesman Sapta Odang 330 suara sudah diperhitungkan sejak awal?
Tidak ada. Hitungan kami justru kalah. Karena diprediksi KIH (Koalisi Indonesia Hebat) itu akan mendapat 377 suara. Tidak mungkin kami menang.
Menjelang Anda menang, ada yang berteriak, "Terima kasih PPP". Apakah beberapa wakil PPP memilih Anda?
Bisa saja. Saya sama sekali tidak menyalahkan, karena PPP itu sudah lama berjalan dengan kami. Bisa saja ada satu-dua memilih saya.
Dalam pidato, Anda menyebut nama Puan Maharani, setelah itu Anda juga bersalaman dengannya. Akrab betul?
Saya sering berkomunikasi dengan dia, termasuk juga dengan Pak Pram dan Pak Tjahjo.
Anda tampak berbicara dengan Puan ketika bersalaman. Apa yang Anda katakan kepada dia?
Saya bilang ke Mbak Puan, "Saya tidak tahu kok bisa jadi. Ini takdir."
Bukankah Puan yang mendukung Anda?
Ha-ha-ha…. Ini provokator lagi.
Anda diyakini menjadi figur pemersatu dan jembatan politik yang efektif bagi semua pihak.
Saya kira begitu. Mungkin karena itu juga pimpinan koalisi memilih saya.
Apa langkah Anda menjembatani kubu Prabowo dan Jokowi?
Saya akan melakukan safari ke kedua belah pihak. Semua pimpinan MPR sudah setuju.
Anda diduga terlibat kasus suap tukar-menukar kawasan hutan di Bogor. Dalam kasus itu, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka lagi: Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri (BJA) Kwee Cahyadi Kumala alias Swee Teng. Anda siap diperiksa?
Mau saja. Kalau soal hukum, apa pun dan kapan pun saya siap.
Benarkah Anda mengeluarkan izin untuk alih fungsi lahan hutan di Bogor—yang di dalamnya adalah hutan lindung?
Dari mana? Saya belum mengeluarkan izin untuk alih fungsi. Memang saya menerima surat permohonan rekomendasi alih fungsi kawasan hutan dari PT Bukit Jonggol Asri. Itu tukar guling antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan PT BJA, dan surat itu sudah direspons anak buah saya.
Apa isi surat respons tersebut?
Pertama, kami menolak. Kedua, tidak boleh hutan lindung dialihfungsikan. Ketiga, kalau mau proses, harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Lewat surat itu, bukan berarti saya kasih izin.
Jadi bukan surat izin alih fungsi?
Bukan. Jangan punya agenda "pokoknya Menteri Kehutanan salah".
Dalam hal alih fungsi lahan hutan, sebagai Menteri Kehutanan saat itu, Anda punya kewenangan memberi izin atau menolak?
Saya ini tidak boleh menolak atau kasih izin. Yang boleh itu tim terpadu, lalu pejabat eselon yang terkait, dan DPR. Kalau saya memberi izin, saya bisa di-PTUN-kan (dipermasalahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara).
Siapa saja yang berada dalam tim terpadu itu?
Surat permohonan tadi akan ditelaah pejabat eselon satu, kemudian dinilai tim terpadu—dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Itu dikaji dulu. Tidak mudah tukar-tukar hutan lindung. Tahapannya panjang. Prosesnya bisa lima tahun. Apalagi mesti ada persetujuan DPR juga.
Ada evaluasi di Kementerian Kehutanan setelah kasus suap tukar-menukar kawasan hutan di Bogor ini?
Kantor saya itu transparan. Urusan apa saja bisa dibuka, ketahuan. Saya bekerja sama dengan KPK juga.
| Zulkifli Hasan Tempat dan Tanggal Lahir: Penengahan, Lampung Selatan, 17 Mei 1962 Pendidikan: Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, Jakarta (2003) l Sarjana Ekonomi Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1996) l Sekolah Menengah Atas Negeri 53 Jakarta (1982) Karier: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (2014-2019) l Menteri Kehutanan (2009-2014) l Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (2005-2010) l Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2004-2009) l Ketua Departemen Logistik Partai Amanat Nasional (2004) l Komisaris Utama PT Hudayasafari Travel (2000) l Presiden Direktur PT Sarana Bina Insani (1999) l Presiden Direktur PT Batin Eka Perkasa (1988) l Presiden Direktur PT Panamas Mitra Inti Lestari |
