Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Bogor - Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, berkolaborasi membuat peta sebaran rawan bencana alam. Alasannya beberapa pekan ke belakang berbagai bencana alam seperti banjir hingga pergerakan tanah terjadi akibat cuaca yang ekstrem
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala BIG Muhammad Aris Marfai mengatakan pihaknya siap mendampingi BPBD dalam membuat peta tematik sebaran rawan bencana alam di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Aris menyebut, peta sebaran rawan bencana alam bisa berdasarkan peta sistem lahan yang sudah dibuat BIG sebelumnya, yakni pemetaan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada 2016.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Pemetaan sebaran rawan bencana ini bisa dibuat dengan menggunakan peta sistem lahan. Pada 2016 lalu, petugas BIG juga mengasistensi dalam melakukan pemetaan sebaran rawan bencana alam hingga peta tersebut termasuk kebijakan satu peta yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Jadi saat ini kami siap damping BPBD dalam hal ini,” ucap Aris Marfai di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa, 25 Oktober 2022.
Aris Marfai mengatakan peta sebaran rawan bencana alam ini penting dimiliki dan disosialisasikan kepada masyarakat, terlebih dalam beberapa pekan ini banyak wilayah di Kabupaten Bogor banyak mengalami bencana alam. Sosialisasi bisa lebih difokuskan pada wilayah Bogor yang sangat rentan dan beberapa kali mengalami bencana.
“Dengan memiliki peta sebaran rawan bencana ini, tentu Pemerintah Kabupaten Bogor dan BPBD-nya bisa segera mengambil langkah yang tepat dalam mengambil kebijakan untuk memitigasi dan menanggulangi segala bencana alam itu,” kata Aris menjelaskan.
Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama BIG Suprajaka menjelaskan jajarannya sudah melakukan simpul jaringan atau pembinaan kepada tenaga surveyor pemetaan. Menurut Suprajaka meski BPBD sudah membuat peta sebaran rawan bencana alam tersendiri, pemetaan yang dilakukan bareng BIG bisa menjadi satu kebijakan peta.
“Karena tenaga surveyor yang melakukan pemetaan dalam kebijakan BPBD merupakan binaan dari BIG, maka peta tersebut termasuk ke dalam kebijakan satu peta," ucap Suprajaka.
Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bogor meminta kepada BPBD untuk membuat peta sebaran rawan bencana di wilayahnya, agar hal-hal yang dapat ditimbulkan oleh cuaca dan mengarah atau berpotensi membuat bencana bisa segera dilakukan mitigasi. Mitigasi bisa dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah, juga sekaligus mengaktifkan dan mengoftimalkan peranan desa tangguh bencana yang sudah dibuat.
M.A MURTADHO
Foto 
