Seberapa Jauh Keterlibatan Budi Arie Setiadi dalam Jaringan Beking Judi Online

Polisi hanya menyebutkan semua pelaku berkomplot membantu melindungi situs judi online yang seharusnya diblokir pemerintah. Dari sekitar 5.000 situs judi, mereka hanya memblokir 4.000. Mereka meloloskan 1.000 situs lain dengan menerima upeti tiap situs Rp 8,5 juta per bulan. Jika tak menyetor, situs-situs itu diancam akan diblokir.

Kongkalikong itu diduga berlangsung di ruko Galaxy. Dadan, 29 tahun, penduduk yang tinggal tak jauh dari ruko mengatakan rumah toko itu baru disewa sekitar empat bulan lalu. Sehari-hari penghuni yang terlihat di ruko hanya tiga-lima orang. Mereka jarang berinteraksi dan tak pernah mengenakan seragam. Berbeda dengan kegiatan kantor pada umumnya, aktivitas mereka mulai menggeliat di malam hari sekitar pukul 21.00 WIB. “Di lantai bawah pekerjaan mereka cuma main PlayStation,” ujarnya.

Tak ada papan nama di ruko itu. Jendela di lantai 2 dan 3 tertutup tirai putih. Lantai dasarnya kosong tak berfurnitur. Barang bekas, seperti kardus, juga helm dan alat kebersihan, teronggok di bagian teras. Sebuah video yang dirilis Divisi Hubungan Kemasyarakatan Kepolisian RI memperlihatkan kantor tersebut memiliki belasan komputer yang posisinya berhadapan di lantai 2 saat masih digunakan para penghuninya.

Komputer yang digunakan para tersangka oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus judi online di kawasan Grand Galaxy City, Kota Bekasi, Jawa Barat, 1 November 2024./TEMPO/Dede Leni Mardianti.

Rupanya, pemilihan kantor di kawasan Galaxy punya alasan tertentu. Seorang pengusaha jaringan Internet terkenal mengatakan ruko Galaxy dipakai sebagai tempat penyimpanan server Indonesia Data Center yang dikelola oleh salah satu organisasi penyelenggara layanan Internet. Jaringannya tersambung dengan Indonesia Internet Exchange dan tak memiliki batasan protokol serta batasan kecepatan. Mereka mengibaratkan kantor di Bekasi itu sebagai jalan tol Nusantara karena dilewati arus Internet se-Indonesia.

Itu sebabnya para pegawai Kementerian Komdigi yang berkantor di ruko Galaxy menggunakan fasilitas Internet tanpa batas tersebut untuk memudahkan crawling, filtering, serta buka-tutup dan pengawasan situs. Jaringan yang mereka gunakan setara dengan jaringan yang dimiliki operator besar. Kantor satelit Kementerian Komdigi di Galaxy pun terhubung langsung dengan yang dikendalikan dari kantor pusat Kementerian Komdigi.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan sudah menonaktifkan sepuluh pegawai yang terlibat kasus tersebut. Mereka semua tercatat sebagai pegawai di Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika). Ia juga sudah menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri rekening para pegawai itu.

Meutya berjanji tak akan menutupi keterlibatan pegawainya. “Kalau mau masuk ke ruangan kami dalam rangka penyidikan, mau berapa lama pun kami persilakan,” ucapnya. Meutya baru dilantik menjadi Menteri Komdigi pada Senin, 21 Oktober 2024.

Polisi memang terlihat gencar memburu para orang-orang yang berkaitan dengan judi online setelah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan mencanangkan agenda pemberantasan judi online dalam tujuh program prioritas. Budi mengatakan pemerintah tak akan pandang bulu mengusut kasus itu. “Tidak ada toleransi. Ini perintah Presiden bahwa semuanya akan diproses,” ujarnya di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur.

Budi Gunawan juga mengklaim tak akan menghalangi pemeriksaan para pejabat yang terindikasi terlibat judi online. Ia menyerahkan kewenangan penyidikan kasus itu kepada Polri dan Kejaksaan Agung jika merasa perlu memeriksa Budi Arie Setiadi yang kini menjabat Menteri Koperasi. “Iya, sepanjang barang buktinya terpenuhi,” ucapnya.

•••

GRUP WhatsApp pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika mendadak tegang menjelang akhir 2023. Menteri Komunikasi saat itu, Budi Arie Setiadi, mengirim banyak pesan bernada marah. Semua pesannya ia tulis menggunakan huruf kapital. Ia mengaku kecewa setelah mengetahui ulah sejumlah pegawai di Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika yang selama ini bekerja di lantai 8 gedung Kementerian Komunikasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Ia menuduh ada personel yang main mata dengan pengelola situs judi online.

Budi menyemprot para pejabat di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika karena ia tuduh tak becus bekerja. Budi meminta ruangan tim pengendali disterilkan guna memudahkan penyidikan polisi. Kepada Tempo, salah seorang anggota grup itu mengatakan ancaman tersebut ternyata hanya gertak sambal. Tak ada proses hukum yang berlangsung setelah Menteri Budi marah-marah. “Mereka cuma diminta menandatangani pakta integritas dan menyanyikan ‘Indonesia Raya’,” ujar sumber tersebut.

Imbas kegaduhan itu, Budi Arie memerintahkan perombakan tim pengendali di lantai 8 gedung Kementerian Komdigi. Ia juga mengusulkan perekrutan staf baru untuk melapis tim pengendali. Permintaan itu disambut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika kala itu, Semuel Abrijani Pangerapan, dengan membuka lowongan pekerjaan tenaga profesional bidang teknologi informasi. Sebanyak 121 orang lolos seleksi. Mereka diangkat sebagai pegawai honorer Kementerian Komunikasi sejak 10 Januari 2024.

Salah seorang yang lolos seleksi adalah Adhi Krismanto alias Fallen. Saat ini Adhi tengah meringkuk di tahanan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya karena menjadi tersangka kasus pelindungan situs judi. Awalnya Adhi tersingkir dari proses seleksi. Kompetensi akademiknya dianggap tak memenuhi syarat lantaran ia hanya memiliki ijazah sekolah menengah kejuruan. Diduga berkat cawe-cawe Budi Arie, Adhi lolos menjadi pegawai Kementerian Komunikasi.

Kepada wartawan, Budi Arie mengatakan ia merestui Adhi lolos karena memiliki keahlian bidang teknologi informasi. “Dalam dunia TI, ijazah terkadang bukan hal utama,” katanya. Ia menambahkan, seleksi tenaga profesional ketika itu diperlukan Kementerian untuk membantu tugas pengendalian konten bermuatan negatif, termasuk situs judi online.

Adhi alias Fallen ternyata sudah lama berkecimpung di dunia digital. Zulkarnaen Apriliantony alias Tony Kojansow alias Tomang pernah meminta Adhi bergabung ke tim sukses Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019. Salah satu tugasnya adalah menyebar pesan pendek (SMS blasting). Tony juga yang mengenalkan Adhi kepada Budi Arie. Saat Adhi menggelar pesta pernikahan pada 2023, Tony dan Budi Arie terlihat berfoto dengannya. Foto-foto mereka sudah tersebar luas di media sosial.

Tony juga disorot karena menjadi salah seorang tersangka dalam kasus judi online itu. Karena  menjadi relawan pendukung Jokowi dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019, Tony memiliki pergaulan luas di kalangan pejabat tinggi. Ia antara lain menjadi pemain gitar di grup musik bentukan sejumlah menteri Jokowi bernama Elek Yo Band.

Budi Arie menolak tuduhan ia berteman dengan Tony. Ia mengatakan Tony adalah mantan aktivis yang dekat dengan mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Lewat pesan tertulis, Budi Karya menolak tudingan itu. “Saya mengenal Tony sebatas kegiatan bermusik,” katanya. Budi Karya juga menjadi pemain gitar di Elek Yo Band.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Deddy Sitorus, membenarkan peran Tony dalam tim sukses Jokowi. Tony memang pernah menjadi anggota tim kampanye digital dalam tim kampanye nasional pemenangan Jokowi pada 2019. Saat itu jaringannya di lingkaran elite ikut meluas. “Tugasnya memantau media dan media sosial serta distribusi konten digital,” ujar Deddy.

Seseorang yang mengetahui penyidikan kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi mengatakan Tony pernah diminta memperantarai pertemuan antara Budi Arie dengan seorang pengusaha bernama Cencen. Cencen diketahui juga utusan pemilik lapak judi di Kamboja. Pertemuan di antara mereka terjadi di masa awal Budi Arie menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika di sebuah restoran di kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten.

Kepada Budi Arie, Cencen meminta pemerintah menertibkan situs judi kelas teri. Soalnya, situs judi kelas cere membolehkan pemain menyetor deposit uang hanya puluhan ribu rupiah. Menurut Cencen, saat itu keberadaan situs judi kecil-kecilan tersebut sudah masif. Akibatnya, orang miskin menjadi korban dari banyaknya situs judi kecil-kecilan itu. Ini berbeda dengan situasi lima tahun lalu ketika situs judi online hanya membolehkan pemain mengirimkan uang deposit minimal ratusan ribu rupiah. Dalam pertemuan itu, Cencen menyerahkan ribuan alamat situs kepada Budi Arie.

Budi Arie semula bersedia meladeni permohonan wawancara Tempo untuk merespons sejumlah tudingan, termasuk penjelasan soal namanya yang terseret beking judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi. Pertemuan itu direncanakan berlangsung pada Jumat, 15 November 2024. Namun, sehari sebelumnya, ia membatalkan jadwal wawancara itu dengan menghubungi beberapa wartawan Tempo.

Tempo kembali berupaya mewawancarai Budi Arie di sela kunjungan kerjanya di salah satu industri pengolah susu di Kota Bandung, Jawa Barat, pada Kamis sore, 14 November 2024. Namun dia tetap menolak permintaan wawancara. Ia tak menjawab satu pun pertanyaan. “Enggak, enggak usah,” kata Budi sambil meninggalkan lokasi.

Dihubungi lewat WhatsApp, Cencen membantah pertemuan dengan Budi Arie. “Kalau saya terlibat judi online, dari dulu saya udah kabur,” tuturnya.

Pengacara Tony, Herdiyan Saksono, juga tak mau menjawab pertanyaan soal peran kliennya dalam pertemuan antara Budi Arie dan Cencen. Awalnya Herdiyan berjanji menerima wawancara Tempo pada Kamis malam, 14 November 2024, tapi kemudian membatalkannya. Ia mengaku sedang sibuk menyiapkan gugatan praperadilan sebuah kasus di Bandung. “Maaf, ya,” ujarnya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi mengklaim belum mendapat informasi dari penyidik soal pertemuan antara Budi Arie dan Cencen serta Tony. “Nanti saya cek dulu, ya,” tuturnya.

Ia mengatakan polisi berkomitmen mengusut tuntas kasus tersebut. Karena itu, penyidikan kasus tersebut tak hanya menyasar staf Kementerian, tapi juga para bandar. “Kemarin sudah ada satu bandar yang kami tangkap. Inisialnya HE. Dia juga agen untuk pemilik situs lain,” ucap Ade Ary.

•••

ADHI Krismanto alias Fallen diduga mengendalikan kantor satelit di sebuah rumah toko di Grand Galaxy City, Bekasi, bersama dua rekannya, AJ dan A. Saat ini A masih buron. Namun polisi sudah menangkap istrinya yang berinisial D, yang ditengarai juga terlibat lantaran kerap menampung uang hasil kejahatan.

Polisi menyita uang Rp 2,6 miliar, perhiasan, rumah, serta jam tangan mewah milik A. “Termasuk rekening penampungan judi online,” kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi.

Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital lain yang juga diciduk polisi adalah mantan Ketua Keamanan Informasi Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Denden Imadudin Saleh. Kepada wartawan, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyatakan tak heran jika Denden ditangkap. Ia termasuk pegawai yang sudah lama dicurigai ikut main mata dengan pengelola situs judi. Budi mengaku pernah memutasinya. “Saya enggak kaget dia ditangkap, hidupnya mewah,” ujar Budi Arie.

Tempo berupaya meminta konfirmasi mengenai kasus yang menimpa Denden lewat ibunya, Elah Karmilah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumedang, Jawa Barat, melalui panggilan telepon dan pesan pendek WhatsApp. Namun hingga Jumat, 15 November 2024, pesan itu tak direspons. 

Seseorang yang mengetahui kasus ini mengatakan Adhi sebenarnya bertugas mengawasi lalu lintas situs bermuatan negatif seperti situs porno dan judi. Data yang ia kumpulkan menjadi dasar Kementerian Komunikasi dan Digital menyurati perusahaan penyedia layanan Internet sebelum memblokirnya. Tapi tak semua situs judi dia laporkan.

Mantan Staf Ahli Kementerian Komunikasi, Henri Subiyakto, mengatakan pengendalian situs negatif merupakan tugas yang melekat kepada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika. Tim ini memiliki ratusan penyidik berstatus aparatur sipil negara yang dipimpin pejabat eselon III. Sehari-hari mereka bertugas di lantai 8 gedung Kementerian Komunikasi. Karena tim itu dianggap spesial, jalur koordinasi mereka hanya lewat Menteri Komunikasi dan Direktur Jenderal Aptika.

Selain menutup situs judi, tim mendapat mandat berpatroli mengawasi situs bermasalah yang terkait dengan terorisme, pornografi, dan penipuan. Mereka lalu melaporkan hasil penyisiran kepada Dirjen Aptika sebelum mengajukan permohonan blokir kepada penyelenggara layanan Internet. Tim ini sangat eksklusif. Tak sembarang orang boleh masuk ruangan. “Orang selevel sekretaris jenderal tidak bisa masuk ruangan,” ucapnya.

Metode pemblokiran itu sebenarnya sudah kuno. Peneliti Digital Forensic Indonesia, Ruby Alamsyah, mengatakan ada banyak cara untuk mengakses situs judi meski sudah diblokir. Salah satunya menggunakan virtual private network atau VPN. “Blokir situs bukan solusi,” ujarnya.

Anggota Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggiring seorang tersangka (tengah) saat penggeledahan ruang kerja yang diduga menjadi kantor pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online di ruko Grand Galaxy City, Bekasi, Jawa Barat, 1 November 2024./Antara/Fakhri Hermansyah

Saat ini jumlah penyedia layanan jasa Internet di Indonesia mencapai 1.500 perusahaan. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia Muhammad Arif, melawan situs judi online tak gampang. Mereka selalu memperbarui alamat situs setelah diblokir. “Ini seharusnya pekerjaan yang mesti berkelanjutan,” katanya.

Pemerintah baru gencar melawan situs judi online beberapa bulan belakangan. Lima bulan sebelum lengser, Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring atau Satgas Judi Online. Satgas ini dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto. Anggota satgas itu adalah Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dipimpin Budi Arie Setiadi.

Seorang mantan pejabat Kementerian Komunikasi mengatakan Budi Arie pernah misuh-misuh dalam sebuah rapat Satgas Judi Online. Ia mengeluhkan tugas penindakan dan pemblokiran situs judi hanya dibebankan kepada Kementerian Komunikasi. Tugas itu seharusnya dipegang Polri. Rapat itu memanas dan Hadi Tjahjanto menengahi pihak-pihak yang berseberangan dalam rapat tersebut.

Tak lama setelah rapat koordinasi tersebut, spanduk berisi pesan perlawanan terhadap judi online bertebaran tak jauh dari Markas Besar Polri. Pemilik spanduk itu menamakan diri Satgas Relawan Indonesia Anti Judi Online. Mereka memajang puluhan spanduk bertulisan: “Demi Masa Depan Bangsa Desak Presiden Jokowi Tangkap Bandar Judi Online”.