Para Pecandu Judi Online Gelisah dan Tak Tenang. Mengapa?

Penelusuran PPATK juga menemukan bahwa para pemain judi online tersebar di daerah penyangga Jakarta, seperti Bogor, Depok, dan Bekasi, Jawa Barat. Di Kecamatan Bogor Selatan, misalnya, tercatat transaksi Rp 62 miliar. Natsir menjelaskan, perputaran uang besar judi online pun terendus di Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, dan Kecamatan Cimanggis, Depok.

Besarnya angka ini sejalan dengan meningkatnya angka uang deposit judi online yang berasal dari Indonesia. Pada 2017, jumlah uang deposit mencapai Rp 2 triliun. Nilai itu melonjak tajam menjadi Rp 15,7 triliun pada 2020. “Makin menggila di masa-masa Covid-19,” ucap Natsir. Setelah itu, besaran deposit terus melambung hingga menyentuh Rp 327 triliun pada 2023. Deposit adalah uang yang mesti disetorkan pemain agar bisa bermain judi online.

Candu terhadap judi online pernah dialami Kurt, bukan nama sebenarnya. Sejak 2024, ia sudah berhenti bermain judi. Remaja asal Depok itu mengenal judi online sejak 2020. Saat itu ia masih berumur 17 tahun. Ia makin penasaran pada judi online karena melihat seorang kawannya kerap asyik bermain judi slot. Kini ia berstatus mahasiswa. Ia ingin mendapat penghasilan sendiri dan mengharapkan keuntungan dari judi. Itulah alasan dia aktif bermain judi online.

Saat mulai bermain judi, ia tak langsung menang. Kurt mengklaim butuh setidaknya dua tahun untuk kemudian mulai mendapat penghasilan dari judi daring. Ia mencontohkan, lewat deposit Rp 50 ribu, ia bisa meraup kemenangan Rp 5 juta. Ia juga pernah mendapat uang hingga Rp 35 juta. Itu adalah nilai terbesar yang pernah didapatkan. Meski lebih sering kalah, Kurt tak pernah bisa berhenti berjudi. “Saya jadi kecanduan,” tuturnya.

Mewabahnya situs judi online sebenarnya sudah menjadi perhatian di pengujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia membentuk Satuan Tugas Judi Online lewat Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 yang diteken pada 14 Juni 2024. Keputusan itu menjelaskan bahwa satgas tersebut berfungsi mencegah dan menindak praktik judi online. Saat itu unit ini dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto. Saat pemerintahan Prabowo Subianto, aktivitas Satgas Judi Online belum mencuat lagi di publik.

Lembaga negara lain ikut bergerak. Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, misalnya, mengklaim sudah mengajukan permohonan pemblokiran 52.151 situs judi online kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Himawan Bayu Aji mengklaim pihaknya juga telah mengungkap 198 kasus judi online dengan total 247 tersangka pada Juni-Oktober 2024.

Kementerian Komunikasi di masa kepemimpinan Budi Arie Setiadi juga tak mau kalah. Ia pernah mengklaim pihaknya sudah menutup 3,8 juta konten bermuatan judi online selama 17 Juli 2023-9 Oktober 2024. Kementerian ini juga memblokir 31.751 sisipan halaman judi yang dimuat pada situs lembaga pendidikan dan 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan. “Pemberantasan judi online terus menjadi prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak saya dilantik,” ujar Budi pada Rabu, 11 September 2024.

Namun pemblokiran ternyata sia-sia. Peneliti Digital Forensic Indonesia (DFI), Ruby Alamsyah, mengatakan para pemain judi punya banyak akal. Ia mengatakan ada cara lain agar situs judi online yang diblokir pemerintah bisa diakses. Salah satunya menggunakan virtual private network (VPN) untuk membuka situs judi. Dengan perangkat lunak ini, Ruby menambahkan, Internet Protocol atau IP address yang dipakai untuk membuka situs judi akan dipindahkan ke luar negeri. “Orang teknologi informasi mana pun tahu bahwa blokir bukan solusi,” ucapnya.

Ruby sebenarnya pernah menyampaikan hal ini kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika saat itu, Semuel Abrijani Pangerapan, pada 2023. Dalam sebuah pertemuan informal, Ruby menawari pemerintah untuk menganalisis situs-situs judi online yang dapat diblokir. Tujuannya adalah menemukan pola pembuatan situs. Setelah itu, barulah dirumuskan solusi untuk menutup peluang situs judi online kembali marak di Tanah Air.

Tapi usulan ini ditolak. Waktu itu Semuel beralasan Kementerian Komunikasi memilih sistem pemblokiran konten negatif bernama Cyber Drone 9. “Mereka mau sesuatu yang cepat, sudah jadi, dan bernilai project,” tutur Ruby.

Semuel mengundurkan diri sebagai Dirjen Aplikasi Informatika pada 1 Juli 2024 setelah mencuatnya skandal peretasan Pusat Data Nasional. Tempo berupaya meminta konfirmasi mengenai hal ini kepada Semuel. Tapi ia menolak menjawab semua pertanyaan dengan dalih tak mau mengomentari urusan pekerjaannya terdahulu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital Prabunindya Revta Revolusi mengatakan instansinya berperan mencegah hingga memutus akses judi online sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. “Perintah Presiden jelas untuk memerangi judi online,” ujarnya.

Jumlah orang yang kecanduan judi online diperkirakan masih banyak. Mereka juga mengalami dampak negatif kecanduan judi. Kurt, misalnya, mengaku tak bisa hidup tenang selama tiga tahun kecanduan judi online. Keinginan mendapatkan untung besar membuatnya susah tidur. Kegelisahan juga menghantuinya setiap kali beraktivitas. Itulah yang memicu laki-laki 21 tahun ini memutuskan berhenti bermain judi online. “Saya merasa salah jalan,” ucapnya.