Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Depok -Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, Bagas Maropindra menegaskan, aksi demo mahasiswa pada hari ini bukan untuk mengacaukan atau menghentikan acara pelantikan pemerintahan periode 2019-2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bagas menegaskan, pelantikan pemerintah baru merupakan momen penting untuk mengubah arah bangsa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami memandang, bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden merupakan hasil dari proses demokrasi yang wajib kita hormati bersama. Oleh karenanya, upaya menghalangi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, bukanlah cara penyampaian pendapat yang bermartabat dan bagian dari demokrasi yang baik,” beber Bagas kepada Tempo, Senin 21 Oktober 2019.
Bagas mengatakan, BEM PNJ tidak terlibat dalam setiap upaya penghalangan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun, ia juga berkeyakinan, bahwa eskalasi gerakan tidak boleh berhenti hanya karena pergantian pemerintahan baru.
“Gerakan ini hanya akan usai, ketika setiap aspirasi publik, telah menjadi kebijakan pemerintah yang konkret,” kata Bagas.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) memastikan akan melakukan aksi di depan Istana Merdeka dan memaksa Presiden Joko Widodo untuk berdialog secara langsung dan terbuka bersama seluruh mahasiswa, pada Senin 21 Oktober 2019.
Bagas mengatakan, ia dan teman-temannya seluruh mahasiswa Indonesia merasa kecewa banyak agenda reformasi yang tidak dituntaskan oleh Jokowi.
“Kami atasnama mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta memohon bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia untuk berdialog secara terbuka bersama mahasiswa tentang tuntaskan reformasi dan evaluasi nawa cita,” kata Bagas.
Bagas mengatakan, kekecewaan itu didasari atas banyaknya persoalan di Indonesia mulai dari kebakaran hutan hingga kebijakan yang tidak pro rakyat.
Terpisah, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia, Muhammad Nurdiyansyah mengatakan, berbagai permasalahan nyata masih terjadi di Indonesia mulai dari kebakaran hutan dan lubang tambang yang menganga, BPJS sebagai sistem jaminan sosial, justru semakin merugi dan merugikan warga.
Kemudian, pendidikan semakin tergerus dengan liberalisasi dan dikuasai oleh rektor yang menjadi perpanjangan tangan rezim. Reforma agraria masih sekedar bahasa politis, karena sengketa lahan malah makin marak terjadi.
“Ini semua dilengkapi dengan kondisi ekonomi yang dikuasai kartel dan kapital-kapital besar,” kata Nurdiansyah melalui keterangan resminya terkait demo mahasiswa dilanjutkan eskalasinya.
Foto 
