Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono instruksikan seluruh pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI untuk menjaga netralitas. Semua ASN DKI diminta menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan dalam Pemilu 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Instruksi untuk mematuhi netralitas ASN tersebut disampaikan Heru Budi saat memberikan arahan di acara pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 203 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, hari ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurutnya, para ASN DKI perlu menjaga netralitas karena Jakarta rawan terjadi konflik di tahun politik, seperti menjelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. "Menjelang tahun politik, saya juga minta kepada seluruh pejabat dan ASN agar tetap menjaga netralitas dan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan," kata Heru Budi dalam keterangan tertulis, Rabu, 27 Desember 2023.
Heru Budi yang juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden itu juga meminta para pejabat ASN DKI untuk menjaga etika dalam penggunaan media sosial. "Prinsip netralitas harus ditegakkan sebagai bentuk kontribusi dalam membangun Kota Jakarta yang demokratis, adil, dan bermartabat," ujarnya.
Dia berpesan agar para ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta peka dan empati terhadap kehidupan sosial bermasyarakat. Sikap tersebut diwujudkan dengan tidak menunjukkan gaya hidup berlebihan, baik secara langsung maupun melalui media sosial (flexing).
Hari ini, Heru Budi melantik sebanyak 122 orang pejabat Eselon III dan IV Dinas Kesehatan DKI Jakarta; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) DKI Jakarta sebanyak 16 orang; dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebanyak 65 orang.