Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah akan meneken proyek Inisiatif Sabuk Satu Jalan atau one belt one road atau OBOR. Kerja sama OBOR ini diinisiasi oleh Cina dengan tujuan membuka keran konektivitas dagang antar-negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tahap pertama proyek skala besar dari inisiatif One Belt One Road Cina akan ditandatangani pada April 2019.
Dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF –BRI), Cina sudah menyiapkan rancangan Framework Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatra Utara (Sumut) sebagai proyek tahap pertama. Selanjutnya, ada beberapa tahap proyek kerja sama lain yang telah disepakati seperti Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu untuk tahap kedua.
Kemudian, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara, pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kura-Kura Island di Bali. “Tahap pertama hampir selesai dengan nilai proyek beberapa miliar dolar AS yang akan ditandatangani pada waktunya dalam satu bulan ke depan,” ujar Luhut, Kamis malam, 21 Maret 2019.
Proyek OBOR Cina diyakini dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia. Dari 28 kerja sama antara Indonesia dan Cina dalam kerangka tersebut, nilainya mencapai US$91 miliar, atau lebih dari Rp 1.288 triliun.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Enny Sri Hartati menilai, Indonesia tak keliru mendukung pembangunan OBOR—atau yang lebih anyar disebut Belt and Road Initiative atau BRI. Enny mengatakan proyek tersebut akan mempercepat pertumbuhan ekonomi bila negara menyikapi dengan tepat.
Menurut Enny, sejalan dengan proyek OBOR, Indonesia harus siap meningkatkan produktivitas dan mengupayakan laju investasi. “Artinya, kalau kita ingin memperluas pasar, hal yang utama dan pertama harus dilakukan adalah meningkatkan produktivitas dulu,” ujarnya kala dihubungi Tempo pada Rabu, 27 Maret 2019.
Enny memungkinkan, bila kerja sama OBOR tak diikuti dengan peningkatan produktivitas dan investasi, Indonesia hanya akan menjadi keran bahan baku bagi produsen-produsen global. Ia membahasakan kondisi tersebut dengan praktik VOC atau Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda jilid II.
“Indonesia bakal menjadi pasar yang besar untuk produk-produk yang akan mereka olah. Kita menjadi pemasok,” ucapnya.
Selain itu, Enny menegaskan Indonesia harus dapat menimbang faktor ekonomi yang mungkin diperoleh dari kerja sama OBOR. Artinya, Indonesia mesti dapat memilah mana-mana saja yang sesuai dengan kepentingan nasional.
Menurut Enny, saat ini sejumlah negara yang meneken kerja sama dengan Cina telah menyiapkan ‘mitigasi’. Misalnya, menyiapkan port-port dagang khusus bagi barang-barang asing yang masuk. Port-port ini berfungsi sebagai ruang filter atau kamar tamu untuk memilah mana yang sesuai dengan kepentingan nasional dan mana yang tidak.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kiri) berjabat tangan dengan Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (kiri) disaksikan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kanan) dan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie (kedua kanan) saat menghadiri pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta Convention Center, 18 Desember 2017. ANTARA FOTO
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut inisiatif One Belt One Road Cina adalah bagian dari menarik investasi ke dalam negeri. Menurut dia, dampak inisiatif itu kepada perekonomian Indonesia sangat bergantung kepada proyek ke depannya.
"Tergantung proyeknya, proyeknya kan sedang dan masih disiapkan," ujar Airlangga di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019. Ia menyebut untung tak untungnya suatu proyek baru terlihat setelah berproduksi. Sehingga, ia belum mau berkomentar banyak mengenai hal tersebut.
Ketua DPR Bambang Soesatyo belum tahu menahu soal kerja sama pemerintah Indonesia dan Cina dalam One Belt One Road."Saya belum mendalami hal itu, nanti saya cek ke Komisi 11," kata Bambang saat ditemui usai menghadiri acara "Seminar Nasional" oleh Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF di ITS Tower, Jakarta Timur, Selasa, 26 Maret 2019.
FAJAR PEBRIANTO | CAESAR AKBAR | BISNIS