Apa Saja Kejanggalan Proyek Menara BTS

Desa Lahema, tempat tinggal Syahrul, termasuk penerima menara Internet pada tahap pertama. Dari catatan tender, wilayah ini masuk paket 1 pembangunan BTS untuk wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Kontraktornya adalah PT Fiberhome Technologies Indonesia bersama PT Multi Trans Data.

Fiberhome bersama Multi Trans Data serta PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (Telkominfra) adalah konsorsium yang memenangi tender paket 1 dan 2 dengan nilai lebih dari Rp 3,5 triliun. Telkominfra merupakan anak usaha PT Telkom, sedangkan Fiberhome anak usaha perusahaan asal Cina, Wuhan Fiberhome International Technologies. Di tahap pertama, konsorsium itu berencana membangun BTS di 1.435 desa.

Pemenang tender lain adalah konsorsium PT Lintasarta, Huawei, dan PT Surya Energi Indotama. PT Lintasarta dan PT Surya merupakan anak usaha Indosat dan PT Len Industri. Konsorsium tersebut memenangi paket 3 senilai Rp 2,8 triliun untuk membangun BTS di Papua Barat dan Papua bagian tengah-barat.

Adapun paket 4 dan 5 senilai Rp 4,3 triliun dimenangi konsorsium PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS) dan ZTE Indonesia. Konsorsium ini membangun BTS di hampir seluruh Papua. IBS merupakan cicit usaha PT Mora Telematika Indonesia.

Dari penelusuran akta kepemilikan, PT Mora merupakan kongsi bisnis Sinar Mas Group dan Galumbang Menak Simanjuntak lewat PT Candrakarya Multikreasi dan PT Gema Lintas Benua. Dihubungi lewat akun WhatsApp, Corporate Communication Sinar Mas President Office, Stephanie Halim, menilai keterlibatan anak perusahaannya dalam proyek ini tak terkait dengan manajemen. “Tidak relevan jika dikaitkan dengan Sinar Mas sebab kami tidak ikut dalam tender tersebut,” ujarnya.

Belakangan Kejaksaan Agung mengendus kejanggalan proyek tersebut. Penyidik sudah menetapkan tujuh tersangka. Salah seorang di antaranya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate. Galumbang juga sudah menjadi tersangka korupsi BTS.

Dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, proyek BTS itu diduga merugikan negara Rp 8,03 triliun. Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. menggantikan Johnny yang meringkuk di bui sejak Rabu, 17 Mei lalu.

Pemerintah merancang proyek BTS sejak 2006. Pada waktu itu, Sofyan Djalil menjabat Menteri Kominfo. Mahfud Md. mengatakan sudah memanggil para mantan menteri untuk dimintai pendapat tentang kelanjutan pembangunan BTS, termasuk Sofyan.

Pekerja menggali area yang akan dijadikan pondasi cakar ayam BTS 4G Bakti Kominfo di Desa Fat Iba, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, 26 Desember 2021. Dok. Tempo

Menurut Sofyan, proyek BTS tersebut adalah program yang bagus untuk mengatasi kesenjangan digital antarwilayah, khususnya di daerah terpencil. Ia menyarankan Mahfud melanjutkan proyek itu. “Mungkin eksekusinya ada masalah,” ucap Sofyan pada Sabtu, 27 Mei lalu. Belakangan Mahfud memutuskan tetap melanjutkan proyek itu.

Badan Pemeriksa Keuangan juga menemukan kejanggalan proyek BTS. Audit BPK menemukan program tersebut dianggap boros Rp 1,5 triliun. Anggota BPK, Achsanul Qosasi, mengatakan, selain pemborosan, pembangunan BTS sarat problem dari tender hingga pelaksanaan di lapangan.

Misalnya pelaksanaan tender paket 4 dan 5. Audit BPK menyebutkan, berdasarkan hasil evaluasi penawaran, kelompok kerja Kementerian sudah menyepakati konsorsium IBS-ZTE Indonesia tidak lolos untuk tender paket 4 dan 5 karena tidak memenuhi syarat finansial dan teknis pada 15 Januari 2021. Belakangan, kelompok kerja mengubah dokumen penawaran teknis. Perubahan itu, tulis audit BPK, membuat konsorsium IBS-ZTE Indonesia bisa memenuhi persyaratan serta ditetapkan sebagai pemenang tender.

Permasalahan lain adalah perihal teknologi. Menurut Achsanul, teknologi yang dipakai untuk 4.200 BTS tak kompatibel dengan teknologi satelit Satria. Satelit Satria bersama pembangunan BTS merupakan proyek pemerintah demi mengatasi persoalan susah sinyal serta kesenjangan digital. “Kalau enggak cocok, besar kemungkinan akan diganti dengan teknologi di BTS dan akan muncul proyek baru lagi,” tutur Achsanul pada Rabu, 24 Mei lalu.

Adapun satelit Satria dibangun oleh PT Satelit Nusantara Tiga bekerja sama dengan perusahaan asal Prancis, Thales Alenia Space. Anggaran pembangunan menelan dana Rp 8 triliun. Danareksa dan Telkom memiliki saham PT Satelit Nusantara lewat PT Pasifik Satelit Nusantara. Rencananya Satria akan diluncurkan pada Juni nanti.

BPK juga menyoroti persoalan lahan dalam pembangunan BTS. Pembangunan BTS dianggap belum seluruhnya memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Dari  1.007 BTS yang telah dibangun pada 2021, baru 37,8 persen yang memiliki IMB. Adapun yang memiliki perjanjian kerja sama pinjam-pakai lahan baru di 58 lokasi atau desa.

Di lapangan, masalah lahan menjadi persoalan. Hariyati Umaternate, warga Desa Modipuhi, Kecamatan Mangoli Utara, Kepulauan Sula, Maluku Utara, mengatakan diminta menandatangani sebuah surat hibah tanah oleh aparat desa untuk pembangunan BTS. Tanah itu, dia mengungkapkan, dihibahkan oleh orang tuanya kepada pemerintah desa untuk pembangunan BTS. Tanpa curiga, Hariyati meneken surat itu.

Esoknya ia menceritakan penandatanganan itu kepada kakaknya. Sang kakak, Hariyati menambahkan, justru marah. “Dia bilang, seharusnya pemerintah bayar karena itu bukan milik pribadi,” ujar Hariyati.

Berbeda dengan Hariyati, Mochtar Saniapon, warga Desa Minaluli, mendapat ganti rugi Rp 30 juta. “Tanah itu bertuan. Kalau diambil untuk masyarakat enggak masalah, tapi ini untuk perusahaan,” kata Mochtar. 

Kini Hariyati hanya bisa gigit jari. Selain tak mendapat uang ganti rugi, guru honorer sekolah dasar itu pun masih berjibaku dengan sinyal Internet yang naik-turun. Meski menara BTS sudah berdiri di desanya, Hariyati masih saja kesulitan mendapat sinyal Internet. “Sekarang saya kalau telepon harus ke pantai cari sinyal, baru bisa.”