Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BUKAN opor, bukan ketupat, apalagi sayur labu. Airlangga Hartarto menyambut para tamu di rumah dinas Menteri Koordinator Perekonomian dalam halalbihalal Lebaran 2023 dengan hidangan nasi liwet. Terutama ketika Ketua Umum Partai Golkar ini mengundang koleganya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhamad Mardiono, pada Kamis, 27 April lalu. “Dalam situasi politik sekarang, semua harus serba diliwet-liwet, seperti nasi liwet,” kata Airlangga, berseloroh.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Airlangga, Zulkifli, dan Mardiono berbincang-bincang di ruang tamu selama hampir satu jam sejak pukul 20.30 WIB seusai makan malam. Tiga petinggi partai yang tergabung dalam politik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tersebut mengadakan pertemuan tertutup sepekan setelah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejumlah politikus anggota KIB yang dihubungi Tempo sepanjang pekan lalu mengatakan petinggi PAN, PPP, dan Golkar itu membahas efek deklarasi PDIP yang membuat koalisi mereka goyah. Berselang empat hari setelah PDIP mendeklarasikan Ganjar, PPP menyatakan dukungannya untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah tersebut sebagai calon presiden 2024.
PPP kabarnya bersiap keluar dari KIB seandainya PAN dan Golkar menolak mendukung Ganjar Pranowo. Gayung bersambut. PAN telah menjajaki koalisi dengan PDIP untuk ikut berkoalisi menyokong Ganjar. Kini di KIB tinggal Golkar yang belum menentukan sikap. Golkar, selain belum mencabut opsi mencalonkan Airlangga, mendekati Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang diisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Kedua partai ini menyokong Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024.
Maka pertemuan halalbihalal di rumah Airlangga tersebut digelar dalam kelimun politik semacam itu. Menurut sejumlah politikus anggota KIB, ketiga petinggi partai sepakat tidak buru-buru membubarkan diri. Ketiganya membuka opsi membentuk koalisi baru yang menyatukan tiga poros: KIB, Koalisi Kebangkitan, dan PDIP. Namanya Koalisi Kebangsaan.
Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (keempat kiri)menyampaikan keputusan Rapat Pimpinan Nasional PPP mendukung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024, di Sleman, DI Yogyakarta, 26 April 2024. Antara/Hendra Nurdiyansyah
Koalisi ini kelak akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan menyorongkan nama Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Dengan gagasan ini, opsi Koalisi Kebangsaan tak beda dengan koalisi besar yang digagas Presiden Joko Widodo pada Ahad, 2 April lalu.
Zulkifli Hasan mengatakan Jokowi akan segera mengumpulkan partai-partai pendukung pemerintah untuk membahas koalisi ini. “Kami akan ngopi bareng Presiden,” ujar Zulkifli. Kelanjutan koalisi besar telah dibahas dalam pertemuan antara Zulkifli dan Jokowi di Istana Negara, Rabu, 26 April lalu. Dengan Koalisi Kebangsaan tersebut, Jokowi kabarnya menginginkan kompetisi Pemilihan Umum 2024 berjalan hanya dengan dua calon presiden.
•••
SETELAH mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membuka komunikasi dengan banyak partai politik untuk berkoalisi. Pada Ahad, 30 April, Megawati Soekarnoputri bertemu dengan pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhamad Mardiono, di kantor PDIP di Gondangdia, Jakarta Pusat. Sembilan pengurus PDIP, termasuk Megawati, bakal menyambut Mardiono dan rombongannya.
Pertemuan antar-ketua umum partai itu akan membahas kerja sama Pemilu 2024. Mardiono menyampaikan rencana pertemuan itu kepada Airlangga Hartarto tatkala makan malam nasi liwet. “Jika nanti calon presiden KIB dengan PPP dan PDIP sama, kita bisa menjadi koalisi plus,” kata Mardiono kepada Airlangga.
Juru bicara PPP, Usman M. Tokan, mengatakan partainya ingin menjadi partai pertama yang mendukung Ganjar Pranowo dan PDIP. Sebab, PPP memiliki sejarah kedekatan dengan partai banteng sejak Orde Baru. “Mbah Maimun Zubair telah menitipkan anak-anaknya, kader PPP, kepada Megawati. Itulah yang membuat kami ingin melanjutkan kerja sama ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pemilu,” tutur Usman saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis, 27 April lalu.
Selain itu, Usman menuturkan, dalam rapat pimpinan nasional yang digelar di rumah Mardiono di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa, 25 April lalu, semua perwakilan cabang PPP sepakat mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mereka. Ia mengklaim tak ada penolakan saat pengurus mengusulkan nama Ganjar sebagai calon presiden PPP. “Deklarasi itu mendadak. Kami tidak mau kehilangan momentum," ujar Donnie—panggilan Usman M. Tokan.
Tak hanya dengan PPP, PDIP juga mengajak Partai Amanat Nasional berkoalisi. Seusai deklarasi calon presiden Ganjar Pranowo di Bogor, Jawa Barat, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menelepon salah satu petinggi PAN untuk mendukung Ganjar. “Komunikasi memang ada, tapi kami hormati kedaulatan partai dengan menunggu sikap resmi PAN,” katanya pada Kamis, 27 April lalu.
Dalam berbagai acara, seperti rapat koordinasi nasional PAN di Semarang pada Februari lalu, Ketua Umum Zulkifli Hasan terang-terangan menyatakan dukungan untuk Ganjar. Zulkifli menyebutkan Ganjar akan cocok bila berpasangan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. PAN bakal mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar sebagai calon presiden mereka pada Rabu, 3 Mei ini. “PAN dan PDIP akan ketemu dulu,” ucapnya.
Peta koalisi partai politik menjadi cair tatkala Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) memberi sinyal bahwa Golkar ingin bergabung dengan mereka. Empat politikus KKIR yang dihubungi Tempo bercerita bahwa Airlangga Hartarto mengincar posisi calon wakil presiden, berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Sejak Ramadan hingga Lebaran, Airlangga beberapa kali berjumpa empat mata dengan Prabowo. Terakhir, pertemuan digelar di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, sehari seusai hari raya Idul Fitri atau sehari selepas Prabowo bertemu dengan Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah.
Tawaran Airlangga ini sudah pasti menggeser Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang ngebet menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Karena itu, menurut sejumlah politikus, Airlangga menawarkan beberapa kompensasi. Salah satunya menyediakan kursi menteri bagi Muhaimin jika kelak ia naik jabatan menjadi wakil presiden. Muhaimin adalah Menteri Ketenagakerjaan di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono. “Semua masih dibahas,” kata Airlangga pada Kamis, 27 April lalu.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Tulungagung, Jawa Timur, 16 April 2023. Dok. PKB
Kabar masuknya Golkar ke KKIR menjadi salah satu topik yang dibahas Muhaimin Iskandar saat halalbihalal dengan sejumlah petinggi PKB pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 26-27 April lalu, di rumahnya di Kemang, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid, Ketua Dewan Pengurus Pusat PKB Faisol Reza, dan Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda.
Menurut Syaiful Huda, Muhaimin mengatakan bahwa, jika Golkar bergabung, statusnya sebagai tamu. Artinya, hal itu tidak mengubah formasi kesepakatan Gerindra dengan PKB yang akan mengusung Prabowo-Muhaimin.
Dua politikus Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya mengatakan ada opsi lain yang telah disiapkan Gerindra dan PKB jika Golkar bergabung dengan koalisi mereka. Misalnya, ketiga partai akan lebih dulu memperkuat koalisi tanpa membicarakan siapa yang bakal menjadi calon wakil presiden. Keputusan soal calon wakil presiden akan diambil setelah melalui pembahasan bersama.
KKIR juga sedang menjajaki komunikasi dengan PAN. Masuknya PAN akan menambah dukungan bagi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. “PAN tidak usah dan tidak perlu didekati,” tutur Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga. “Dari dulu PAN sudah dekat dengan Prabowo dan Gerindra.”
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Raymundus Rikang dan Erwan Hermawan berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Koalisi-koalisi Nomor 2"