Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Bogor - Warga Kota Bogor kini bisa menikmati angkutan umum massal dengan nyaman. Dede Susianti, seorang karyawati swasta mengaku puas dengan layanan dan fasilitas menggunakan Biskita Trans Pakuan Bogor.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Mungkin bukan hanya saya yang merasa puas, pasti penumpang lain pun akan sama jika kendaraan umumnya nyaman, bersih dan tertib seperti ini," kata perempuan asal Kelurahan Curug, Kecamatan Tanahsareal, Kota Bogor itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Terlebih lagi ungkap dia, sejak peluncuran pengoperasian Biskita oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan pada November 2021, masyarakat yang menggunakan biskita masih gratis.
"Penumpang hanya perlu menempelkan kartu elektronik (e-money) tanpa memotong saldo kartu alias gratis jadi ini sangat membantu masyarakat dalam kondisi masih pandemi seperti sekarang," kata dia.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, operasional Biskita TransPakuan Kota Bogor kini sudah melayani empat koridor. Bus ini merupakan program Buy The Service (BTS) bantuan dari pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ.
"Program BTS ini diberikan pemerintah pusat dalam mendorong transportasi perkotaan yang sifatnya adalah subsidi, tapi masih banyak yang belum sepenuhnya memahami apa itu program BTS dan rencana ke depan seperti apa," kata Bima.
Menurutnya, Biskita Trans Pakuan Bogor merupakan subsidi dari pemerintah. Namun subsidi ini tidak diberikan secara tunai melainkan dalam bentuk layanan. "Pengelola baru bisa mendapatkan dana jika standar layanan yang sudah ditetapkan terpenuhi jika tidak maka ada sanksi tersendiri," kata dia.
Di kota Bogor, pengelolaan angkutan Biskita Trans Pakuan dilakukan oleh Perumda TransPakuan yang bekerjasama dengan PT Kodjari. Kedua perusahaan itu melakukan kerja sama investasi.
"Perumda TransPakuan tidak punya modal, yang punya modal PT Kodjari jadi mereka mengupayakan pengadaan aset bis Trans Pakuan, menggaji sopir dan lainya," kata Bima Arya.
Dia mengatakan, setelah Perda tentang transportasi publik disahkan, maka layanan bus Trans Pakuan akan disubsidi lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Bogor.
"Insya Allah September nanti Perda-nya sah, Pemkot pun bisa jadi mensubsidi, karena di DKI Jakarta tahun ini meningkatkan subsidi sampai 180 persen untuk public transport di Jakarta," kata dia.
Foto 
