Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, masih menjadi topik 'menarik' dalam urusan politik. Nama mantan Gubernur DKI, Anies Baswedan, terseret dalam peristiwa kebakaran di kawasan Tanah Merah terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dua politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyalahkan Anies dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang terjadi pada Jumat malam, 3 maret 2023. Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasional Demokrat (NasDem) membela Anies. Berikut rangkumannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PDIP: Anies sepatutnya bertanggung jawab
Menurut politikus PDIP, yang juga anggota DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak, Anies harus ikut bertanggung jawab dalam kebakaran depo Pertamina yang menewaskan setidaknya, menurut data BPBD DKI, sebanyak 17 orang meninggal.
"Anies sepatutnya ikut bertanggung jawab dalam musibah kebakaran Plumpang," demikian Gilbert menulis judul keterangan tertulis yang ia kirim ke media, pada Sabtu, 4 Maret 2023. Kurang dari 24 jam sejak terjadi ledakan di Depo Pertamina Plumpang.
Ia mengatakan sejak awal sudah diketahui bahwa lahan di dekat Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ditempati penduduk dengan jarak tertentu.
"Lahan tersebut adalah milik PT Pertamina yang ditempati warga, akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat Gubernur diberi IMB, yang jelas bertentangan dengan peraturan," katanya.
PSI: Harusnya Pak Anies mengajak warga pindah ke lokasi aman
Sehari kemudian, politikus PSI yang juga Sekretaris Fraksi DPRD DKI Jakarta William A. Sarana mengkritik Anies yang mengeluarkan IMB di Tanah Merah, yang merupakan lokasi kebakaran Depo Pertamina.
“Harusnya Pak Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang aman, ini malah dikasih IMB. Ini pembelajaran penting, pemimpin harus punya ketegasan, jangan cuma mau ambil kebijakan yang enak didengar tapi bisa mencelakakan masyarakat,” kata William pada Ahad, 5 Maret 2023.
Pada saat yang sama, William mengapresiasi langkah Gubernur sebelum Anies, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang pernah mengajak warga untuk pindah karena permukiman yang mereka tinggali sangat berbahaya, karena dekat dengan Depo Pertamina.
Selanjutnya: PKS menilai kebakaran…
PKS: Jangan senangnya buat gaduh
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menilai kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara kini melebar menjadi polemik. Dia menyentil pihak-pihak yang mempermasalahkan diterbitkannya IMB sementara oleh mantan Gubernur DKI Anies.
"Jangan senangnya buat gaduh dengan mempermasalahkan IMB yang dikeluarkan era Gubernur Anies, mari kita bicara dengan data, sehingga bisa bijak menilai musibah ini dan perlu kita carikan solusinya," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 6 Maret 2023.
NasDem: Langkah Anies sudah tepat
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai NasDem DKI Jakarta Nurcahyo menilai penerbitan IMB Sementara Kawasan oleh eks Gubernur Anies adalah langkah tepat. Sebab, kata dia, langkah Anies adalah meneruskan yang sudah dilakukan Jokowi sebagai gubernur pendahulunya, yaitu menerbitkan Kartu Tanda Penduduk atau KTP.
“Sebelum Pak Anies menjadi Gubernur, warga sudah tinggal bertahun-tahun di situ bahkan konon katanya, pada tahun 90-an warga pernah memenangkan sengketa di pengadilan melawan Pertamina,” kata Nurcahyo, Rabu, 8 Maret 2023.
Dia mengatakan jika kawasan itu terlarang bagi warga, maka seharusnya mudah saja untuk membuat warga meninggalkan kawasan tersebut.
“Faktanya sudah puluhan tahun mereka tinggal di situ (Kampung Tanah Merah). BPN juga tidak kunjung menerbitkan sertifikat,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa diterbitkannya IMB Kawasan justru langkah yang tepat. Selain itu, setiap warga yang sudah ber-KTP Jakarta mempunyai hak-hak yang sama terhadap layanan dasar, misalnya air bersih, air minum, kemudian aksesibilitas jalan.
“KTP dari Jokowi, IMB dari Anies. Itu tanda Jokowi, Anies sevisi dalam rangka kepentingan rakyat. Janganlah menjadi polemik, sehingga terkesan tidak berempati bagi yang terkena musibah,” kata dia.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
