Zonasi PPDB Dianggap Hanya Cocok untuk Perkotaan

Doni mengatakan tak ada alasan bagi pemerintah untuk membatalkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru jika ujian nasional dihapus. Pemerintah, menurut dia, perlu memperkuat sistem zonasi demi pemerataan akses pendidikan. "Kalau penerimaan siswa baru berbasis zonasi, hasil ujian nasional tak perlu dipakai. Sistem zonasi hingga 10 tahun ke depan pun masih relevan," katanya.

Sistem zonasi termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang PPDB. Regulasi itu mengatur tiga jalur penerimaan siswa untuk jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah menengah atas.

Jalur tersebut adalah jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Jalur zonasi mewajibkan sekolah menampung peserta didik dari lingkungan terdekat dengan porsi minimal 80 persen dari daya tampung. Sisanya berasal dari jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua, masing-masing 15 dan 5 persen.

Sejak diterapkan pada pertengahan 2019, sistem zonasi dibanjiri protes, terutama dari orang tua murid. Mereka merasa tak pernah mendapat sosialisasi kebijakan zonasi. Orang tua juga mengeluhkan kuota siswa berprestasi yang terlalu kecil, khususnya di sekolah negeri yang dianggap favorit.

Praktisi sekaligus pakar pendidikan, Itje Chodijah, menyoroti penerapan sistem zonasi di daerah yang tidak berjalan dengan baik. Sebetulnya, ucap Itje, setiap tahun sekolah di daerah sudah mengikuti program akreditasi.

Seharusnya, Itje menambahkan, kepala daerah mendapatkan laporan sekolah yang perlu dibenahi. Perangkat sistem untuk memperbaiki kualitas ini sebenarnya sudah ada. "Hanya, di daerah hal ini tak mendapat perhatian serius," katanya.

Itje berpendapat bahwa perbaikan sistem zonasi PPDB hanya dapat dilaksanakan jika ada sinergi antara Kementerian dan lembaga terkait. Ia menjelaskan, persoalan ini tidak dapat dibebankan hanya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut Itje, Kemdikbud mesti bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri karena berkaitan dengan aspek wilayah. "PPDB berkaitan erat dengan penataan daerah dan wilayah," kata dia.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemdikbud, Ade Erlangga Masdiana, mengatakan PPDB diatur sepenuhnya oleh pemerintah daerah, termasuk mengatur luasan dan cakupan wilayah dari penerapan sistem zonasi itu.

Ihwal temuan blank spot, menurut Ade, seharusnya dapat disiasati dengan mencarikan sekolah negeri di wilayah lain yang masih tersedia. Ia menambahkan, kepala dinas pendidikan harus mengetahui pengaturan zonasi ini. "Kami selalu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan zonasi di daerah melalui data pokok pendidikan." NYOMAN ARY WAHYUDI | SUNUDYANTORO

Zonasi PPDB Dianggap Hanya Cocok untuk Perkotaan