Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan adanya indikasi alih fungsi lahan ekosistem mangrove dalam pembangunan pondok wisata di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan, temuan tersebut merupakan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) KKP.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Kemarin Tim Ditjen PKRL KKP turun ke lapangan dalam rangka penilaian pelaksanaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) dengan subjek hukum PT. CPS. Lokasi di sekitar Perairan Pulau Pari, Provinsi DKI Jakarta," kata Doni melalui pesan tertulis, Kamis, 23 Januari 2025.
Doni menyebutkan bahwa temuan sementara, terdapat kegiatan pembangunan pondok wisata dengan metode reklamasi yang belum memiliki KKPRL. "Pembangunan pondok wisata dimaksud tersebut terindikasi melakukan alih fungsi ekosistem mangrove," ujarnya.
Selain itu, KKP juga menemukan ada kegiatan pengerukan menggunakan alat berat (beckhoe) di dalam area KKPRL terbit. "Area di sekitar kegiatan pengerukan dengan beckhoe berupa ekosistem mangrove dan padang lamun kategori baik," ucapnya.
Doni menambahkan, hasil pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) akan dibahas bersama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP.
Proyek reklamasi di Pulau Pari memicu protes masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Pulau Pari. Protes ditunjukkan dengan penghadangan alat berat seperti yang dilakukan pada November 2024 dan terbaru 17 Januari 2025 lalu.
Foto 
