Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan akan menempatkan tiga orang pegawainya dari tiap satuan pelayanan gizi untuk program makan bergizi gratis. Tiga pekerja badan gizi itu akan mengawasi pelayanan gizi dalam program unggulan milik Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Badan Gizi hanya akan menempatkan tiga orang saja di setiap lokasi, yaitu satu manajernya, sekaligus juga sebagai penjaga pembuat komitmen, kemudian satu ahli gizi, kemudian satu lagi akuntansi," ujar Dadan dalam acara Simposium Pangan di Indofood Tower, Jakarta Pusat pada Senin, 25 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penempatan para pegawai badan gizi itu menurutnya berperan melancarkan program makan bergizi gratis. Dadan menuturkan, lembaganya akan berfokus pada penetapan standar gizi setiap menu makanan sehingga dapat memberikan manfaat kepada penerima makan bergizi. "Jadi kami memang concern karena Badan Gizi tidak akan menetapkan standar menu nasional, tetapi akan menetapkan standar komposisi gizi," tutur dia.
Dadan menuturkan program makan bergizi gratis ini akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Tiap satuan pelayanan gizi menurutnya, membutuhkan 50 tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja itu, lanjutnya, bergantung pada penggunaan teknologi untuk penyediaan makan bergizi pada program tersebut. "Kemudian teknologi yang kami kembangkan di satuan pelayanan, itu akan sangat tergantung berapa banyak angkatan kerja yang ada di lokasi tersebut," ucap Dadan.
Setiap satuan pelayanan gizi menurut Dadan harus menggunakan teknologi sederhana. Alasannya, ia tidak ingin setiap angkatan kerja kehilangan pekerjaan bila menggunakan teknologi canggih untuk program makan bergizi gratis. "Contoh ketika di Warung Kiara, ketika kita ingin menggunakan mesin cuci, karena paletnya banyak, hampir tiga ribu tiap hari, harus dicuci dari mulai jam 4 sampai jam 12 malam. Kasihan yang bekerja," tutur Dadan.
Sementara itu, dia mengatakan bila pemerintah mampu membangun sebanyak 30 ribu satuan pelayanan gizi di Indonesia, maka bisa semakin banyak merekrut tenaga kerja. "Jadi kalau polanya seperti itu, maka sebetulnya kalau ada 30 ribu satuan pelayanan gizi di Indonesia, Badan Gizi akan menyiapkan atau mengakomodasi 1,5 juta orang bekerja dalam program ini," ucap dia.