Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk segera menyusun simulasi perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun 2025. Arahan disampaikan pada rapat bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, di Jakarta pada Rabu malam.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Menteri Ara, target penyaluran KPR FLPP di tahun 2025 akan ditingkatkan dari 220.000 unit menjadi 320.000 unit. Menariknya, peningkatan ini direncanakan tanpa penambahan alokasi anggaran yang tetap sebesar Rp 28,2 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami ingin agar BP Tapera dan Bank Tabungan Negara (BTN) menyiapkan simulasi agar perubahan ini dapat berjalan dengan baik. Dengan mengubah proporsi pendanaan APBN dan perbankan dari 75:25 menjadi 50:50, kita bisa menghemat anggaran tanpa mengurangi manfaat untuk masyarakat,” kata Maruarar dalam keterangan resmi dikutip Jumat, 10 Januari 2025.
Ia menegaskan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah bersubsidi. “Program ini sangat diminati masyarakat. Saya sudah meninjau langsung di beberapa daerah, dan hasilnya sangat positif,” ujarnya.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan pihaknya sedang menjalin kolaborasi intensif dengan dunia perbankan untuk memastikan perubahan proporsi KPR FLPP berjalan efisien. “Efektifitas implementasinya akan sangat bergantung pada kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan proyeksi penyaluran FLPP di tahun depan. Kami juga melibatkan BPKP untuk memastikan tata kelola yang baik,” ujar Heru.
Dukungan serupa disampaikan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh. Ia menyebut rencana ini berpotensi meningkatkan kuota subsidi tanpa membebani APBN. “Namun, harus dipastikan keberlanjutan dan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kami akan melakukan tinjauan dan audit untuk menjaga akuntabilitas,” katanya.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi MBR di Indonesia dengan efisiensi anggaran yang lebih baik.
Pilihan Editor: Inflasi 2024 Terendah Sepanjang Sejarah. Apa Artinya?