Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan sejumlah lembaga baru di dua bulan pertama 2025, baik badan usaha maupun badan publik. Presiden juga telah menargetkan pendirian 70.000 Koperasi Merah Putih yang akan dirilis secara resmi pada Sabtu, 12 Juli mendatang, bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, Prabowo tercatat sudah mengumumkan beberapa badan baru di tahun lalu, meliputi Badan Pengelola Haji (BPH) pada 5 November 2024; Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin); Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK); Badan Gizi Nasional (BGN); serta Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BTIIK).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lantas, apa saja lembaga baru yang resmi diluncurkan Prabowo di awal 2025? Berikut daftarnya:
BPI Danantara
Prabowo meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025. Prabowo mengatakan sovereign wealth fund (SWF) atau dana investasi terbaru pemerintah tersebut akan mengelola US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun untuk puluhan Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Dana yang sebelumnya terhambat inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepa sasaran, kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola Danantara, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi dan hilirisasi,” kata Prabowo dalam pidato peresmian Danantara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.
Selain itu, Prabowo juga telah menunjuk pengurus Danantara, yang terdiri dari Kepala Badan Pelaksana atau Chief Executive Officer (CEO) Rosan Perkasa Roeslani, Chief Operation Officer (COO) atau pelaksana di bidang operasional Dony Oskaria, dan Chief Investment Officer (CIO) atau pelaksana di bidang investasi Pandu Patria Sjahrir.
Bank Emas
Di bulan yang sama, Presiden Prabowo resmikan layanan bank emas atau bullion bank di Gade Tower, Jakarta Pusat, pada Rabu, 26 Februari 2025. Dalam momen peluncurannya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Bangsa Indonesia yang punya cadangan emas terbesar di dunia akan memiliki bank emas. Saya paham bahwa persiapan bank emas memakan waktu cukup lama, kalau tidak salah lebih dari empat tahun. Takdir saya bahwa saya yang meresmikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Jokowi,” ucap Prabowo dalam pidatonya.
Kini, baru ada dua perusahaan yang mengantongi izin mengelola bank emas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keduanya berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI.
Prabowo menuturkan bahwa bank dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 245 triliun, menyediakan lapangan kerja baru untuk 1,8 juta orang, serta memperluas dan menghemat devisa negara. Dengan pengolahan dan penyimpanan emas dari hulu hingga hilir, dia mengatakan bahwa aliran emas ke luar negeri dapat dicegah.
“Meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuiditas emas kepada bank emas serta melakukan transaksi dalam negeri,” ujar Prabowo.
Untuk mendukung kelancaran operasional usaha bank emas sebagai bagian dari pengembangan sektor keuangan, OJK telah menerbitkan kerangka pengaturan kegiatan melalui Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion.
Hendrik Khoirul Muhid, Novali Panji Nugroho, Hendrik Yaputra, Dinda Shabrina, Eka Yudha Saputra, Ervana Trikarinaputri, dan Daniel A Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
