Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, turut dipanggil Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke kediamnnya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Selasa, 15 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dilansir dari Antara, usai pemanggilan tersebut, Diana Kusumastuti mengungkapkan pembicaraannya terkait dengan penyusunan kabinet Prabowo-Gibran, di mana ia kemungkinan besar akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Diana juga menuturkan bahwa di bawah pemerintahan Prabowo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dibagi menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan. Sehingga, pembagian ini akan melibatkan figur lain untuk memimpin masing-masing kementerian tersebut.
Diana Kusumastuti. Foto: brantas-abipraya.co.id.
Tentang Diana Kusumastuti
Diana Kusumastuti adalah seorang birokrat Indonesia yang telah memiliki reputasi panjang dalam bidang infrastruktur dan pembangunan. Dia lahir di Surakarta pada 1967.
Diana memiliki latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Arsitektur dari Universitas Diponegoro Semarang pada 1991. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya hingga mendapat gelar Magister Teknik Studi Pembangunan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2004.
Pada Desember 2020, dengan latar belakang pendidikan yang kompeten dalam bidang arsitektur dan pembangunan, Diana kemudian dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Salah satu megaproyek pembangunannya adalah Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sepanjang 2023, Ditjen Cipta Karya telah menggelontorkan dana sebesar Rp10,38 triliun untuk IKN. Mulai dari untuk pengadaan pada bidang air minum IPA, hingga jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku, serta Sanitasi berupa IPAL dan TPST.
Lebih lanjut dalam pengembangan kawasan permukiman, Kementerian PUPR akan melakukan pembangunan IKN Nusantara, khususnya pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan penataan Sumbu Kebangsaan.
Untuk diketahui, selain menjadi Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana juga menjabat sebagai komisaris PT Brantas Abipraya (Persero), terhitung sejak 31 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-19/MBU/01/2023.
NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | ANTARA