Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Deretan Kritik atas Pendekatan Sentralistik Koperasi Desa Merah Putih

Pendekatan top down atau sentralistik dalam Koperasi Desa Merah Putih bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi otonom, mandiri, dan demokratik.

28 April 2025 | 12.00 WIB

Menteri Koperasi, Budie Arie Setiadi (tengah) bersama (ki-ka) Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Desa, Yandri Susanto dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 3 Maret 2025. Presiden Prabowo memutuskan membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dibangun di 70 ribu desa, menggunakan anggaran dari dana desa untuk membangun gudang dan gerai - gerai menjadikan desa sebagai pusat kegiatan ekonomi dan menampung hasil pertanian. Tempo/Imam Sukamto
Perbesar
Menteri Koperasi, Budie Arie Setiadi (tengah) bersama (ki-ka) Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Desa, Yandri Susanto dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 3 Maret 2025. Presiden Prabowo memutuskan membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dibangun di 70 ribu desa, menggunakan anggaran dari dana desa untuk membangun gudang dan gerai - gerai menjadikan desa sebagai pusat kegiatan ekonomi dan menampung hasil pertanian. Tempo/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi (Akses) Suroto mengkritik pendekatan top down sentralistik pemerintah dalam membentuk 80 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih. Menurut dia, pendekatan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi yang otonom, mandiri, dan demokratik.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

“Seperti halnya orang mendirikan bisnis. Kalau bisnis dimodali sama mertua semua kan hancur. Tanggung jawabnya tidak ada,” ujar CEO Induk Koperasi Rakyat (Inkur) ini saat dihubungi, Jumat, 25 April 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pendekatan sentralistik, ujar Suroto, juga pernah diambil pemerintah saat mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD) era Orde Baru. Alih-alih melejit, bantuan infrastruktur dan subsidi yang diguyur pemerintah justru membuka peluang moral hazard karena menjadi bancakan pengurus.

Suroto mencontohkan, kala itu pemerintah membantu KUD dengan beragam privilese seperti bisnis penyaluran pupuk dan penyerapan gabah untuk Bulog. Pemerintah juga memfasilitasi koperasi itu dengan mendirikan Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) dan Bank Umum Koperasi (Bukopin).

“Koperasi Desa Merah Putih berpotensi sangat besar mengulang kegagalan koperasi terdahulu, karena perdekatannya sama. Pemerintah tidak belajar dari kesalahan di masa lalu,” ujar Suroto.

Padahal, menurut Suroto, koperasi yang baik seharusnya tumbuh secara bottom up. Pemerintah tak bertugas mendirikan koperasi, tapi sekadar meregulasi pembentukannya. Pemerintah juga boleh memberikan insentif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Adapun pemerintah Prabowo menargetkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memperkirakan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih akan mencapai sekitar Rp 400 triliun.

Angka ini mencakup semua aspek yang diperlukan untuk membangun dan mengelola koperasi di berbagai desa di seluruh Indonesia. Dengan target ambisius ini, setiap Koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa memperoleh keuntungan yang signifikan, yakni mencapai hingga Rp 1 miliar per tahun.

Dengan 80 ribu koperasi di seluruh wilayah Indonesia, berdasarkan perhitungan Budi Arie, total keuntungan yang dapat diperoleh diperkirakan mencapai Rp 80 triliun per tahun. Meski begitu, ia menyebut capaian keuntungan ini tergantung kualitas sumber daya manusia yang mengelola koperasi.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus