Menaker Akui Masih Ada Perusahaan Tambang Tidak Peduli Prosedur Keselamatan Kerja

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan masih ada beberapa perusahaan tambang di Indonesia yang masih belum mematuhi prosedur keselamatan dan Kesehatan kerja atau K3. Perusahaan-perusahaan tersebut, kata Yassierli, tidak memiliki kepedulian terkait keselamatan para pekerja mereka yang rentan karena bekerja di wilayah tambang.

“(Masih ada) perusahaan (tambang) yang itu ignorance, dia enggak peduli (keselamatan kerja),” ucap Yassierli kepada Tempo, Senin, 9 Desember 2024.

Yassierli menyebutkan, ada beberapa perusahaan yang malah menganggap prosedur K3 yang ditetapkan pemerintah sebagai beban tambahan bagi keuangan perusahaan. Padahal K3 sudah diatur secara hukum oleh pemerintah untuk wajib diterapkan oleh seluruh perusahaan. “Kalau dia itu ignorance, tadi instrumennya sama, pengawas ketenagakerjaan dan K3 yang harus kemudian masuk,” kata dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut.

Yassierli menjelaskan, dalam lingkup hukum positif di Indonesia, prosedur keselamatan kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Aturan ini seharusnya dipatuhi oleh semua perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan tambang yang memiliki kerentanan yang lebih tinggi.

Selain perusahaan nakal yang memang tidak peduli dengan prosedur K3, Yassierli mengatakan masih banyak juga perusahaan yang sebenarnya belum tahu apa dan bagaimana penerapan K3 tersebut. Perusahaan tersebut, kata Yassierli, tidak ingin terjadinya kecelakaan kerja. Namun, mereka tidak mengetahui bagaimana cara mencegahnya lewat prosedur K3. “Kita harus keluar untuk membantu mereka, keluar dengan guideline, panduan,” kata Yassierli.