Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat KPK Tomi Murtomo memberikan penjelasan kepada wartawan soal pengaduan masyarakat yang telah diterima KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 8 September 2023. Hingga Agustus 2023 KPK telah menerima sedikitnya 3.544 aduan terkait dugaan korupsi yang melibatkan pejabat dan penyelenggara negara. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Direktur Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, Tomi Murtono, menjadi pembicara dalam Media Briefing Pengaduan Masyarakat, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 9 September 2023. KPK selama semester I periode Januari - Agustus 2023 mencatat telah menerima 3544 laporan masyarakat berasal dari Wishtle Blowing System, langsung atau unjuk rasa, email, media sosial, SMS, surat (fax) dan telepon, dengan laporan terbanyak adalah DKI Jakarta terdapat 359 pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi di sejumlah instansi pemerintah yang melibatkan pejabat dan Penyelenggara Negara. TEMPO/Imam Sukamto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, Tomi Murtono (tengah), menjadi pembicara dalam Media Briefing Pengaduan Masyarakat, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 9 September 2023. KPK selama semester I periode Januari - Agustus 2023 mencatat telah menerima 3544 laporan masyarakat berasal dari Wishtle Blowing System, langsung atau unjuk rasa, email, media sosial, SMS, surat (fax) dan telepon, dengan laporan terbanyak adalah DKI Jakarta terdapat 359 pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi di sejumlah instansi pemerintah yang melibatkan pejabat dan Penyelenggara Negara. TEMPO/Imam Sukamto
Data pengaduan masyarakat disampaikan oleh Direktur Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, Tomi Murtono dalam Media Briefing Pengaduan Masyarakat, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 9 September 2023. KPK selama semester I periode Januari - Agustus 2023 mencatat telah menerima 3544 laporan masyarakat berasal dari Wishtle Blowing System, langsung atau unjuk rasa, email, media sosial, SMS, surat (fax) dan telepon, dengan laporan terbanyak adalah DKI Jakarta terdapat 359 pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi di sejumlah instansi pemerintah yang melibatkan pejabat dan Penyelenggara Negara. TEMPO/Imam Sukamto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
