Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legalisasi DPR dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Asosiasi Penambang Nikel (APNI) di Kompleks Parleman Jakarta, 22 Januari 2025. Rapat tersebut membahas tentang penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. TEMPO/Amston Probel
Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Iman Sukri memimpin sidang RDPU antara Badan Legalisasi DPR dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Asosiasi Penambang Nikel (APNI) di Kompleks Parleman, Jakarta, 22 Januari 2025. TEMPO/Amston Probel
Sekjen Asosiasi Penambang Nikel (APNI) Meidy Katrin Lengkey (kiri) ketua APNI Komjen Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna mengikuti RDPU Badan Legalisasi DPR dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Asosiasi Penambang Nikel (APNI) di Kompleks Parleman, Jakarta, 22 Januari 2025. TEMPO/Amston Probel
Perwakilan PP Muhammadiyah Syahrial Suwandi (kanan) mengikuti RDPU antara Badan Legalisasi DPR dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Asosiasi Penambang Nikel (APNI) di Kompleks Parleman, Jakarta, 22 Januari 2025. TEMPO/Amston Probel
Perwakilan Nahdlatul Ulama Ulil Abshar Abdalla (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum antara Badan Legalisasi DPR dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Asosiasi Penambang Nikel (APNI) di Kompleks Parleman, Jakarta, 22 Januari 2025. TEMPO/Amston Probel
