Sejumlah massa gabungan dari Malang Corruption Watch (MCW), PMII dan HMI memegang poster saat berunjuk rasa menuntut pembatalan UU Pilkada di depan gedung DPRD Malang, Jawa Timur, 2 Oktober 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Seorang pengunjuk rasa berorasi saat melakukan demonstari menuntut pembatalan UU Pilkada di depan gedung DPRD Malang, Jawa Timur, 2 Oktober 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Keranda yang dibawwa massa gabungan dari Malang Corruption Watch (MCW), PMII dan HMI ssat berunjuk rasa menuntut pembatalan UU Pilkada di depan gedung DPRD Malang, Jawa Timur, 2 Oktober 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Poster yang dibawa massa gabungan dari Malang Corruption Watch (MCW), PMII dan HMI saat berunjuk rasa menuntut pembatalan UU Pilkada di depan gedung DPRD Malang, Jawa Timur, 2 Oktober 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Massa gabungan dari Malang Corruption Watch (MCW), PMII dan HMI memegang poster saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Malang, Jawa Timur, 2 Oktober 2014. Dalam aksi tersebut mereka menuntut pembatalan UU Pilkada karena dinilai menodai nilai-nilai Demokrasi. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Dua orang massa gabungan dari Malang Corruption Watch (MCW), PMII dan HMI memegang poster saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Malang, Jawa Timur, 2 Oktober 2014. Dalam aksi tersebut mereka menuntut pembatalan UU Pilkada karena dinilai menodai nilai-nilai Demokrasi. TEMPO/Aris Novia Hidayat
