Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejumlah massa gabungan dari Malang Corruption Watch (MCW), PMII dan HMI memegang poster saat berunjuk rasa menuntut pembatalan UU Pilkada di depan gedung DPRD Malang, Jawa Timur, 2 Oktober 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Seorang pengunjuk rasa berorasi saat melakukan demonstari menuntut pembatalan UU Pilkada di depan gedung DPRD Malang, Jawa Timur, 2 Oktober 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Keranda yang dibawwa massa gabungan dari Malang Corruption Watch (MCW), PMII dan HMI ssat berunjuk rasa menuntut pembatalan UU Pilkada di depan gedung DPRD Malang, Jawa Timur, 2 Oktober 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Poster yang dibawa massa gabungan dari Malang Corruption Watch (MCW), PMII dan HMI saat berunjuk rasa menuntut pembatalan UU Pilkada di depan gedung DPRD Malang, Jawa Timur, 2 Oktober 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Massa gabungan dari Malang Corruption Watch (MCW), PMII dan HMI memegang poster saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Malang, Jawa Timur, 2 Oktober 2014. Dalam aksi tersebut mereka menuntut pembatalan UU Pilkada karena dinilai menodai nilai-nilai Demokrasi. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Dua orang massa gabungan dari Malang Corruption Watch (MCW), PMII dan HMI memegang poster saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Malang, Jawa Timur, 2 Oktober 2014. Dalam aksi tersebut mereka menuntut pembatalan UU Pilkada karena dinilai menodai nilai-nilai Demokrasi. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
